tirto.id - Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp10,3 triliun hingga akhir Maret 2022. Surplus ini didorong penerimaan negara lebih besar, dibanding belanja negara.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga akhir Maret 2022 pendapatan negara telah mencapai Rp501 triliun, sementara belanja negara hanya sebesar Rp490 triliun
"APBN kita sampai akhir Maret masih surplus di Rp10,3 triliun. Tahun lalu Maret kita defisitnya Rp143,7 triliun sekarang kita sudah positif," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4/2022).
Bendahara Negara itu merinci pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 32,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu dengan seluruh sektor penerimaan juga tumbuh.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp401,8 triliun atau tumbuh 38,4 persen dibandingkan Maret 2021, penerimaan bea cukai Rp322,5 triliun atau tumbuh 41,4 persen, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp99,1 triliun atau tumbuh 11,8 persen.
"Ini menggambarkan cerita positif penerimaan kita yang kuat tumbuh 32,1 persen. Tidak hanya karena komoditas, tapi pemulihan ekonomi yang cukup solid dan nyata," jelasnya.
Sementara dari sisi belanja, sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai Rp490,6 triliun. Angka ini setara dengan 18,1 persen dari pagu disediakan di dalam APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
Sri Mulyani merinci, belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga atau K/L sebesar Rp150 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan terutama untuk pemberian gaji dan tunjangan, hingga pendanaan operasional KL.
"Untuk pembayaran gaji dan tunjangan karena itu rutin tiap bulan dan dilakukan juga dukungan program KL," katanya.
Kemudian untuk belanja non K/L, Sri Mulyani mencatat terealisir sebesarRp164,2 triliun. Alokasi ini didukung terutama untuk penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun atau jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Belanja negara juga dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp176,5 triliun. Utamanya didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang baik dan penyaluran dana BOS reguler 2022 tahap I.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
