Mengapa Fraksi PDIP & PSI Ngotot Lanjutkan Interpelasi Formula E?

Reporter: Riyan Setiawan - 20 Apr 2022 10:00 WIB
Dibaca Normal 3 menit
Upaya interpelasi Formula E gagal pada September 2021. Namun, Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI tetap ngotot melanjutkan habis lebaran.
tirto.id - Dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Solisaritas Indonesia (PSI) masih “ngotot” akan melanjutkan interpelasi terkait Formula E. Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, rapat paripurna interpelasi Formula E akan dilanjutkan setelah Idulfitri 2022. Ia sebut kemungkinan akan digelar di atas tanggal 9 Mei.

“Habis lebaran ya. Kalau sekarang, kan, mepet waktunya,” kata Prasetio yang juga politikus PDIP kepada wartawan, di Jakarta, Senin (18/4/2022).

Prasetio mengatakan, akan mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) secepat mungkin untuk menghelat rapat paripurna interpelasi Formula E. "Iya di Bamus diagendakan dulu," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Ia menegaskan fraksinya akan melanjutkan interplasi Formula E. “Kami lanjut dong, pasti agenda interpelasi, kan, kami yang mengusulkan," kata Anggara saat dikonfirmasi Tirto, Selasa (19/4/2022).

Sikap PDIP dan PSI mengenai interplasi Formula E pun dipertanyakan. Sebab, upaya Fraksi PDIP dan PSI menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E sempat gagal karena tidak kuorum pada 28 September 2021. Saat itu, Prasetio sebagai pimpinan sidang memutuskan menskors rapat.

“Makanya nanti gue okein lagi, nah langsung jalan [rapat paripurna]," kata Prasetio.

Rapat interpelasi Formula E saat itu tidak kuorum karena hanya dihadiri 33 anggota DPRD DKI dari dua fraksi, yaitu PDIP dan PSI. Sementara 73 anggota dewan dari tujuh fraksi lain sejak awal menyatakan untuk menolak.

Berdasarkan peraturan, rapat dinyatakan kuorum apabila mereka yang hadir sebanyak 50 persen +1 dari total anggota DPRD DKI atau dihadiri sekitar 54 orang.

Namun, enam fraksi merasa Ketua DPRD DKI telah sewenang-wenang menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E. Mereka merasa Prasetio melanggar kode etik dan tata tertib karena dia menandatangani surat undangan rapat paripurna interpelasi Formula E tanpa paraf empat wakilnya.

Oleh itu karena, enam fraksi melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan (BK). Namun, pada 9 Februari 2022, BK memanggil Prasetio dan memutuskan Ketua DPRD DKI tak melanggar tata tertib dan kode etik dewan karena telah menghubungi pimpinan DPRD yang lain via pesan WhatsApp, tapi tidak dibalas.

Prasetio pun optimistis, interpelasi kali ini akan memperoleh dukungan dari fraksi lain di luar PDIP dan PSI. Misalnya PKB yang tak termasuk fraksi yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan.


Kenapa PDIP dan PSI Tetap Ngotot?

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin menilai, alasan mengapa PDIP dan PSI terus ngotot melayangkan interpelasi Formula E, lantaran kedua partai tersebut merupakan oposisi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Menurut Ujang, pro kontra terhadap suatu program maupun kebijakan merupakan hal yang biasa. "Yang penting itu bertarung dalam ide dan gagasan dan mengungkap kebenaran," kata Ujang saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (19/4/2022).

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ia menyatakan sikap Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI itu merupakan bentuk kritis sebagai oposisi, sehingga apa pun kebijakan Gubernur Anies akan terus dikritisi.

“Oposisi ini, kan, sederhana, apa pun kinerja Anies tidak benar, kebijakan Anies dikritisi," kata Adi kepada Tirto, Selasa (19/4/2022).

Kemudian kedua partai tersebut ingin mempertanyakan secara jelas mengenai penyelenggaraan Formula E mulai commitmen fee yang berubah, tempat yang berpindah, sampai sirkuit yang belum rampung.

Selain itu, Adi juga menilai tujuan politis interplasi Formula E merupakan cara kedua partai untuk memperburuk citra dan kredibilitas Anies. Mengingat, Anies digadang-gadang bakal menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.

“Iya, ingin memperburuk kredibilitas, jadi apa pun dikritik. Mereka ingin menunjukkan ke publik kalau kerjaan Anies soal Formula E tidak penting dan terlalu dipaksakan,” kata dosen UIN Syarif Hidayatullah ini menambahkan.


Respons PDIP & PSI

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mempersilakan bila publik menilai partainya ngotot interpelasi Formula E lantaran memiliki motif politis.

“Persepsi berbeda-beda, kami tidak bisa melarang orang, tetapi yang tahu tujuan itu kami, ya kami lebih tahu, agar semata-mata untuk membuat transparansi, agar uang yang dikeluarkan ke APBD transparan," kata Gembong kepada Tirto, Selasa (19/4/2022).

Gembong menegaskan, Fraksi PDIP ngotot ingin melakukan Interplasi Formula E karena ingin meminta penjelasan secara transparan kepada Gubernur Anies Baswedan perihal ajang balapan mobil listrik tersebut.

Misalnya mengenai commitment fee yang awalnya sebesar Rp23 triliun, namun kini turun drastis menjadi Rp560 miliar. Lalu sebelumnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kini dari sponsor atau swasta.

Selanjutnya mengenai rencana tempat yang terus berpindah-pindah, hingga pembangunan sirkuit yang belum rampung.

“Kami tidak menghalangi kegiatan Formula E, tapi kami mempertanyakan transparansi anggaran, kami ingin ada transparansi anggaran daerah. Jadi tempat menjelaskan ya di paripurna, daripada Anies dituduh, lebih baik dijelaskan,” kata dia.

Senada dengan Gembong, Anggara menyatakan alasan Fraksi PSI ngotot masih ingin melayangkan interpelasi Formula E karena ingin meminta kejelasan Pemprov DKI. “Karena kami mau kejelasan dan mendapatkan jawaban dari Pak Gubernur terkait kegiatan Formula E yang dananya berasal APBD,” kata dia.


Pemprov DKI Tak Masalah Ada Interpelasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mempersilakan jika DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan PSI ingin kembali menggulirkan interpelasi Formula E. Pasalnya, itu merupakan hak anggota dewan.

“Prinsipnya kita negara demokrasi, interpelasi itu, kan, salah satu hak anggota dewan, ya silakan saja," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat lalu.

Kendati demikian, Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra itu menyarankan dibanding kembali menggulirkan hak interpelasi, sebaiknya DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan PSI melakukan diskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI mengenai hal tersebut.

“Kami pemprov dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik, semua apa pun masukan, masalah, rekomendasi kami laksanakan secara baik. Jadi sejauh dapat didiskusikan, kami dapat dimusyawarahkan," ucapnya.


Baca juga artikel terkait FORMULA E JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Politik)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz

DarkLight