tirto.id - Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi buka suara terkait pernyataan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan akrab pria yang juga Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa usulan penundaan Pemilu 2024 untuk menolong Wapres Ma’ruf. Pernyataan Cak Imin ini pun menjadi sorotan publik.
“Itu [pernyataan Muhaimin] tidak perlu ditanggapi serius karena itu, kan, guyon ya dan tradisi kelakar di dalam pertemuan-pertemuan atau jamuan acara di kalangan nahdliyin. Biasa begitu itu,” kata Masduki saat dikonfirmasi Tirto, Selasa (19/4/2022).
Masduki mengakui bahwa pernyataan Cak Imin memiliki dimensi politik karena statusnya yang juga ketua umum parpol. Namun, Masduki menilai Wapres Maruf tetap berpegang kepada konstitusi bahwa masa baktinya sebagai wakil presiden hanya lima tahun dan akan berakhir pada 2024. Hal itu juga sesuai dengan sikap Presiden Joko Widodo yang patuh dalam konstitusi.
Masduki juga menegaskan, Wapres Ma’ruf berkomitmen tidak ada penundaan pemilu dengan langkah konkret yang dilakukan pemerintah. Ia mencontohkan pemerintah telah melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027. Selain itu, pemerintah juga membahas mengenai tahapan dan pelaksanaan pemilu serta meminta kementerian terkait menyelesaikan masalah pemilu.
“Kalau kemudian Cak Imin sebagai pimpinan partai politik masih berwacana macam-macam, ya itu saya kira itu partai politik. Kami nggak ngerti. Kami tidak akan masuk wilayah di mana dia sebagai pimpinan partai politik berbicara itu dan itu saya kira wilayah yang enggak perlu presiden dan wakil presiden dan kami sebagai juru bicara wapres masuk di wilayah itu, tetapi itu hanyalah guyonan saja sebenarnya,” kata Masduki.
Pernyataan Muhaimin Hanya Kelakar?
Polemik ini berawal saat Cak Imin berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir PMII ke-62 tahun yang digelar di Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2022). Saat itu, ia berkelakar dengan menyinggung Wapres Ma’ruf terkait penundaan pemilu yang sempat menulai polemik hingga demo mahasiswa.
Cak Imin mengaku dirinya sempat ditegur oleh Wapres Maruf karena PB PMII sebenarnya menolak penundaan pemilu, tetapi Muhaimin sebagai pembina PMII justru menarasikan penundaan pemilu, bahkan menjadi inisiatornya. Ia lantas berdalih bahwa narasi penundaan pemilu adalah gagasan untuk membela Maruf Amin.
“Namanya usul masa enggak boleh, emang negara demokrasi enggak boleh usul? Ya kalau PMII menolak, ya enggak apa-apa, orang negara demokrasi boleh ditolak. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Maruf, dalam menolong rakyat,” kata Cak Imin sebagaimana ditayangkan dalam akun Youtube PMIIOFFICIAL, dikutip Tirto, Selasa (19/4/2022).
“Kenapa menolong Kiai Maruf? Supaya nanti di akhirat ditanya kurang ini, kurang itu, alasannya dua tahun pandemi enggak bisa apa-apa,” kata Muhaimin.
Muhaimin juga meminta agar publik tidak perlu merespons berlebihan soal gagasan penundaan pemilu dengan demo. Wakil Ketua DPR ini beralasan Indonesia adalah negara demokratis yang membolehkan publik menyampaikan pendapat. Ia pun menegaskan tidak ngotot agar gagasan penundaan pemilu disetujui.
“Saya enggak ngotot. Saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMII menolak, ya sami’na wa ato’na. Apalagi Pak Presiden sikapnya sudah jelas, sikapnya seperti itu, namanya juga usaha,” kata Muhaimin.
Muhaimin Singgung Isu Sensitif
Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, pernyataan Muhaimin sudah terkesan berlebihan. Ia mengatakan, gurauan yang disampaikan Muhaimin sudah menyinggung isu sensitif yang berpotensi menjadi polemik.
“Bukan tidak mungkin alasan yang ia kemukakan di hadapan kader PMII itu hanya gurauan, tetapi tetap tidak pantas karena menyangkut kebijakan politik yakni pemilu dan wapres, terlebih harus membawa tema itu hingga ke urusan akhirat. Muhaimin sangat mungkin dalam situasi depresi karena tekanan politik,” kata Dedi kepada reporter Tirto.
Dedi melihat bahwa narasi penundaan pemilu yang diinisiasi Muhaimin seolah menandakan Cak Imin tengah tersandera secara politik. Muhaimin malah menarasikan penundaan pemilu, sementara Presiden Jokowi sudah secara tegas menolak narasi tersebut.
Ia melihat Muhaimin justru sedang bermain narasi politik penundaan pemilu demi kepentingan elektabilitas meski kemungkinan besar hanya membawa peningkatan popularitas.
“Bisa dianggap dan memang mengarah ke sana, bagaimana juga Muhaimin miliki basis loyalis terbatas, hanya di kalangan santri dan NU, sementara kalangan itu banyak yang memperebutkan, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan memaksimalkan propaganda politik, karena menyasar ke kelompok pemilih lain, PKB dan Muhaimin jelas kesulitan," kata Dedi.
Dedi menilai kelakar berlebih Muhaimin kepada Wapres Maruf memang tidak akan mengganggu elektabilitas ketum PKB itu. Akan tetapi, kelakar berlebih bisa mempengaruhi kepercayaan lingkaran Ma’ruf kepada Muhaimin. Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua PMII sepakat dengan Muhaimin sehingga tidak menutup kemungkinan kelakar itu mempengaruhi elektabilitas Muhaimin, termasuk ke PKB.
“Jika reputasi pemimpinnya terganggu, maka bukan tidak mungkin PKB ikut terkena imbas. Saat ini saja PKB sudah tergeser turun sejak wacana yang digaungkan Muhaimin,” kata Dedi.
Sementara itu, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Rahajo Jati menilai, ujaran Muhaimin adalah guyonan santri yang wajar. Ia sebut guyonan tersebut tidak akan membawa dampak politik secara langsung kepada Muhaimin atau yang lain.
“Guyonan seperti itu sebenarnya tidak berdampak langsung ke elektabilitas. Terlebih lagi selain Kiai Maruf, masih banyak kiai ‘khos’ yang memegang otoritas terhadap nahdliyin yang perlu disambangi," kata Wasisto.
Wasisto malah menilai ujaran Muhaimin adalah sikap defensif dalam narasi penundaan pemilu. Muhaimin, kata Wasisto, tengah menekan ketegangan pro-kontra penundaan pemilu maupun isu presiden tiga periode.
Di sisi lain, Wasisto melihat Muhaimin tengah berupaya untuk merekonsiliasi PBNU dengan PKB. Salah satunya dengan berguyon kepada Wapres Maruf Amin. Ia ingin NU dan PKB kembali selaras meski sempat ada masalah soal PCNU Sidoarjo yang mendukung Muhaimin sebagai Capres 2024, sementara Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum PBNU tidak ingin ada politik praktis di tubuh NU.
Akan tetapi, Wasisto meminta Muhaimin tidak sembarangan dalam berkelakar, terutama membahas soal isu politik dan menyinggung tokoh senior NU seperti Maruf Amin.
“Saya pikir demikian, karena tidak semua kelakar khas pesantren itu bisa diterima dalam ranah politik. Terlebih lagi ketika yang disinggung adalah kiai sepuh yang mana level kelakarnya sudah berbeda daripada santri," kata Wasisto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz