tirto.id - Pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun depan. Defisit tersebut menjadi salah satu pokok-pokok kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2023.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, dalam RAPBN tahun depan pemerintah mengasumsikan pendapatan negara sebesar Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun atau 11,28 hingga 11,76 persen dari PDB.
Sedangkan belanja negara sebesar Rp2.818,1 triliun sampai Rp2.979,3 triliun atau 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB.
“Dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB," kata dia usai konferensi pers, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).
Bendahara Negara itu menekankan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, defisit anggaran harus dikembalikan kepada disiplin fiskal yaitu dibawah tiga persen dari PDB. Hal ini setelah pemerintah melakukan pelebaran defisit untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
“Defisit APBN 2023 akan kembali dibawah tiga persen, namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional," ungkapnya.
Sri Mulyani menambahkan, APBN tetap akan ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta tujuan negara lainnya. Pemerintah juga tetap berupaya melakukan reformasi di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan anggaran.
“Oleh karena itu untuk APBN tahun 2023, kita masih akan terus mengkalibrasikan dan mempertajam pada perhitungan untuk belanja baik pusat maupun ke transfer ke daerah dan juga estimasi penerimaan negara," jelas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
