tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah tantangan tidak mudah yang dihadapi Indonesia dalam situasi saat ini. Salah satunya konflik terjadi antara Ukraina dan Rusia.
Ia menyebut ketegangan kedua negara tersebut telah menimbulkan terjadinya disruption supply dan juga dari sisi kenaikan harga-harga komoditas. Kondisi itu diakuinya akan membuat tantangan jauh lebih rumit.
"Inflasi di negara-negara maju melonjak bahkan juga di atas 5,7 persen kalau di Amerika sudah di atas 8 persen di Eropa sudah di atas 7 persen, ini pasti akan direspons dengan pengetatan moneter," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (12/5/2022).
Meski begitu, Sri Mulyani menjelaskan terdapat beberapa cara dalam menghadapi tantangan tersebut. Di antaranya dengan menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) dan listrik
“Harga minyak BBM dunia ini sekarang sudah di atas 100 brand maupun WTI itu semuanya di atas 100 dolar per barel, padahal asumsi APBN kita hanya di 63 dolar," kata dia.
Bendahara Negara itu mengatakan perbedaan harga jelas terlihat sangat besar sedangkan harga minyak di Indonesia belum diubah kecuali pertamax yang dilakukan adjustmen. Tapi pertalite, solar, semuanya belum berubah.
"Kenapa? Karena supaya daya beli masyarakat yang masih belum pulih kita jaga. Jadi ini treat of nya adalah menjaga daya beli masyarakat. Kemudian dibandingkan dengan beban APBN yang akan melonjak sangat besar dari subsidi BBM," jelasnya.
Demikian juga dengan listrik tidak terjadi perubahan harga walaupun komponen listrik dari mulai batubara sudah menggunakan policy DMO dengan harga 70 dolar. Padahal harganya sekarang sudah di atas 200 dolar.
“Jadi biaya listriknya naik tapi harga listrik di masyarakat tidak berubah, pasti nanti harus ada yang bayar, yang bayar siapa? Lagi-lagi APBN," terangnya.
Sri Mulyani melihat APBN dapat menjadi suatu bantalan yang baik, tetap suistanable dan memiliki fokus utama yaitu masyarakat terlindungi. Tak kalah penting juga momentum ekonominya tetap tumbuh, namun dengan APBN yang tetap sehat.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
