Indeks Sri Mulyani

Sri Mulyani bilang realisasi pajak per Juli hanya Rp601,9 triliun atau 50,2% dari target Rp1.198,8 triliun sesuai Perpres 72/2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mengalokasikan anggaran pemerintah untuk iklan ke media secara langsung tanpa lewat platform.

Realisasi lifting sejak 2014 tak pernah capai target yang dipatok APBN, bahkan realisasi maupun targetnya terus turun.

Sri Mulyani menyebut angka nol persen sebagai pertumbuhan di awal pemulihan lantaran perbaikan perekonomian membutuhkan waktu.

Pada 2021 pemerintah menargetkan penerimaan cukai senilai Rp178 triliun. Naik dari 2020 sesuai Perpres 72/2020 sebanyak Rp172,2 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Bank Indonesia tetap dapat membeli surat berharga negara (SBN) pada 2021.

Belanja kementerian/lembaga pada RAPBN 2021 mencapai Rp1.029 meningkat cukup tajam dari Rp836,4 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan penambahan anggaran Kementerian PUPR di RAPBN 2021 capai Rp34 triliun.

Menkeu Sri Mulyani memangkas target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menjadi minus 1,1% sampai positif 0,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kenala minimnya pencairan stimlus UMKM.

Stimulus akan diberikan ke 12 juta pelaku UMKM, terutama usaha mikro dan ultra mikro, yang belum memiliki akses perbankan.

Realisasi santunan kematian untuk 54 tenaga kesehatan per 7 Agustus 2020 mencapai Rp16,2 miliar.

Sri Mulyani bilang pencairan penanaman modal negara (PMN) untuk BUMN bisa terjadi pada Agustus 2020.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes akan mendapat insentif tambahan berupa gaji ke-13.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan Indonesia belum mengalami resesi karena perhitungan resesi menggunakan basis angka pertumbuhan ekonomi year on year.

Stabilitas sistem keuangan pada Q2 2020 dalam kondisi normal meskipun kewaspadaan terus ditingkatkan, kata Menkeu Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo memprediksi pertumbuhan Indonesia pada 2021 bisa melampaui pertumbuhan ekonomi dunia.

Bappenas menyatakan pemerintah telah menambah pagu anggaran pendidikan dan kesehatan untuk RAPBN 2021, masing-masing Rp38,6 triliun untuk pendidikan dan Rp9,5 triliun untuk kesehatan.

Dari total dana pemerintah yang dititip di Bank Pembangunan Daerah (BPD), Sri Mulyani ingin dana tersebut bisa diekspansi hingga dua kali lipat dalam bentuk kredit.

Menkeu Sri Mulyani sebut pertemuan G20 seharusnya sudah bisa menyepakati ketentuan pembagian pajak penghasilan perusahaan digital tetapi tidak diterima Amerika Serikat.