tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku heran terjadinya penurunan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2022. Padahal dari sisi fiskal, pemerintah sudah mendorong berbagai kebijakan bisa membantu para petani.
NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
"Seperti subsidi pupuk, PKH dan bansos diterima petani itu sebetulnya membantu kenaikan NTP. Mungkin tidak dimasukan ke dalam NTP, ini akan kami tanyakan ke Pak Margo Yuwono [Kepala BPS]," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Merujuk data BPS, NTP secara nasional pada April 2022 tercatat sebesar 108,46. Angka ini turun 0,76 persen dibanding NTP pada bulan sebelumnya yakni sebesar 109,29 pada Maret 2022.
Bendahara Negara itu ingin, berbagai kebijakan fiskal diberikan pemerintah kepada kelompok petani dimasukan di dalam komponen perhitungan BPS dalam menetapkan NTP. Dengan harapan, nilai NTP bisa kembali meningkat.
"Nanti terserah BPS mungkin punya kemampuan untuk melihat metodologi nya dan dari sisi akurasi penghitungan NTP seperti apa," ujarnya.
Pemerintah pada tahun ini sudah menggelontorkan Rp93 triliun untuk sektor pertanian. Sementara hampir 60 persen bantuan PKH diterima oleh kelompok tani.
"Dan harusnya itu bisa membantu nilai tukar mereka karena itu meningkatkan daya beli petani dan nelayan juga," katanya.
Penjelasan BPS
Dalam kesempatan sama, Kepala BPS, Margo Yuwono mengakui, dalam perhitungan NTP komponen subsidi pemerintah diberikan petani tidak dimasukan. Ke depan ini akan menjadi catatan BPS dalam menghitung NTP.
"Ke depan NTP ini sedang dilakukan perbaikan menyeluruh sehingga catatan tadi dari Bu Menkeu akan kami masukan," tuturnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
