Indeks Praperadilan

Mellisa menyampaikan penetapan tersangka terhadap Yaqut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat 2 dan 3 KUHAP Baru.

Eks Menag Yaqut menegaskan perlawanannya terhadap KPK dengan sidang praperadilan demi menguji sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka.

Eks Menag Yaqut juga disebut belum menerima seluruh surat perintah penyidikan dari KPK.

Gugatan terkait kasus produk kecantikan itu terdaftar dengan nomor perkara 6/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dengan sidang perdana direncanakan digelar Senin (2/2).

Gugatan praperadilan penyitaan barang itu diajukan oleh Albertinus pada Jumat (23/1/2026) dan teregister dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

KPK menegaskan setiap penetapan tersangka, dilakukan atas dasar pada kecukupan alat bukti yang sah.

Pengacara Erwin menilai penolakan praperadilan kliennya cacat hukum.

Dalam KUHAP baru juga diatur soal objek praperadilan lainya yaitu soal penyitaan tehadap benda yang tidak ada hubungannya dengan sebuah perkara.

KPK berhak melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras.

Hakim menilai permohonan praperadilan yang diajukan Paulus Tannos adalah error in objecto dan bersifat prematur.

KPK menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka mengajukan praperadilan secara in absetia atau dalam status DPO.

Rudy Tanoe pernah mengajukan praperadilan untuk menguji sah tidaknya KPK menetapkan tersangka dugaan korupsi penyaluran bansos, namun ditolak hakim.

KUHAP 1981 menggantikan warisan kolonial yang diskriminatif. Kini, KUHAP baru yang telah disahkan DPR menuai kritik terkait legitimasi publik.
 
 
 

Permohonan praperadilan gugur karena perkara dugaan korupsi pada pengadaan lahan di sekitar JTTS telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Lampung.

Hakim juga meminta Penasihat Hukum Paulus Tannos melengkapi administrasi surat kuasa di gugatan praperadilan.

KPK menghormati hak hukum yang diajukan buron Paulus Tannos itu.

Tannos menggugat penangkapan terhadap dirinya via praperadilan dan tercatat mendaftarkan praperadilan tersebut pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Tindakan represif polisi dinilai makin sulit dikontrol & berpotensi berulang pada aksi masyarakat sipil di masa depan.

Usman Hamid menilai ditolaknya praperadilan Delpedro dkk makin menunjukkan normalisasi pembungkaman kebebasan berekspresi di masyarakat.

Hakim menilai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Delpedro Marhaen oleh kepolisian telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.