Indeks Praperadilan

KPK juga meyakini hakim menolak praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), soal penetapan tersangka kasus kuota haji.

Menko Yusril menyampaikan, Delpedro dkk bisa mengajukan ganti rugi lewat praperadilan di PN Jakpus. Yusril juga minta maaf pada Delpedro.

KPK juga mengantongi laporan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara kuota haji 2023–2024.

Tim Biro Hukum KPK menyatakan perhitungan kerugian negara itu telah dirampungkan BPK.

KPK menilai dalil yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas dalam gugatan praperadilan mengandung error in objecto (kesalahan objek).

Hakim menegaskan bahwa status DPO Paulus Tannos berlaku. Hakim juga menyebut Tannos tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan oleh KPK. 

Hakim menyebut soal SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tersangka dalam status DPO tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan. 

Hakim Sulistyo menegaskan, apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan kemenangan perkara, hal tersebut penipuan.

Praperadilan ini menguji sah atau tidaknya penetapan Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK.

Mellisa menyampaikan penetapan tersangka terhadap Yaqut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat 2 dan 3 KUHAP Baru.

Eks Menag Yaqut menegaskan perlawanannya terhadap KPK dengan sidang praperadilan demi menguji sah atau tidaknya penetapannya sebagai tersangka.

Eks Menag Yaqut juga disebut belum menerima seluruh surat perintah penyidikan dari KPK.

Gugatan terkait kasus produk kecantikan itu terdaftar dengan nomor perkara 6/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dengan sidang perdana direncanakan digelar Senin (2/2).

Gugatan praperadilan penyitaan barang itu diajukan oleh Albertinus pada Jumat (23/1/2026) dan teregister dengan nomor perkara 8/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

KPK menegaskan setiap penetapan tersangka, dilakukan atas dasar pada kecukupan alat bukti yang sah.

Pengacara Erwin menilai penolakan praperadilan kliennya cacat hukum.

Dalam KUHAP baru juga diatur soal objek praperadilan lainya yaitu soal penyitaan tehadap benda yang tidak ada hubungannya dengan sebuah perkara.

KPK berhak melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras.

Hakim menilai permohonan praperadilan yang diajukan Paulus Tannos adalah error in objecto dan bersifat prematur.

KPK menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka mengajukan praperadilan secara in absetia atau dalam status DPO.