Indeks Praperadilan

Roy Suryo menilai penerapan Pasal 32 Ayat 1 UU ITE di kasusnya tidak bisa dilakukan karena yang ditayangkan di medsos belum tentu sama dengan asli.

Secara normatif, praperadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial atas upaya paksa yang dilakukan penyidik.

Simak awal mula kasus Roy Suryo terkait tudingan ijazah Jokowi hingga hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilannya.

Meski melontarkan kritik terkait aturan hukum yang tumpang tindih, Roy tetap mengapresiasi putusan praperadilan.

Hakim menyatakan upaya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo tidak sah.

Langkah hukum praperadilan kedua Roy Suryo khusus ditujukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo yang dijerat Pasal 32 UU ITE.

Pencabutan perkara praperadilan ini dikabulkan karena telah disetujui dan kepolisian telah menyatakan tak keberatan.

Lodewyk mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Sidang pertama praperadilan Lodewyk Pusung akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan, Senin (13/7/2026).

Dari tiga saksi yang dihadirkan, hanya satu saksi yang berada di lokasi saat penangkapan berlangsung.

Video tersebut diputar dalam agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan pihak Roy Suryo bernama Muhammad Khoiri.

Tim kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah alat bukti video dan foto yang berkaitan dengan proses penangkapan.

PN Makassar menyatakan status tersangka Bahtiar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tidak sah.

Pengacara dr. Tifa, Aziz Yanuar, mencabut permohonan praperadilan sebagai strategi untuk menghadapi sidang perkara pokok.

Gugatan diajukan mengenai sah tidaknya upaya paksa penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Permintaan itu usai Pengadilan Negeri menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Andrie melalui TAUD.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian praperadilan yang diajukan Andrie Yunus.

TAUD meminta hakim praperadilan PN Jakarta Selatan tidak mengesahkan pelimpahan kasus penyiraman Andrie Yunus ke Polisi Militer (POM) TNI.

Permohonan praperadilan yang diajukan Bambang terkait penyitaan yang dilakukan KPK dalam kasus suap sengketa lahan.

Alfi mengatakan, mereka  menarik Kapolda Metro Jaya dan juga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai termohon dalam permohonan praperadilan.