Indeks Praperadilan

Hakim Yuliana menilai seluruh tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan dan penyitaan aset oleh KPK, telah sah sesuai aturan hukum yang berlaku.

KPK meminta hakim menyatakan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Silmy Karim dinyatakan prematur, salah alamat, serta kabur.

Silmy melalui kuasa hukumnya meminta agar segera dikeluarkan dari tahanan dan segala hak hukumnya dipulihkan.

Negara harus bayar ganti rugi imateriil Rp5 juta kepada Roy Suryo akibat upaya paksa kepolisian yang dinyatakan tak sah.

Dia membedah keabsahan tindakan penyidik, dari mekanisme penyitaan hingga legalitas pihak penghitung kerugian negara.

Praperadilan Silmy akan diperiksa oleh hakim tunggal Yuliana dan dijadwalkan berlangsung pada Senin (14/9/2026). 

Keterangan saksi Tan Kian beserta dokumen transaksi tersebut diakui hakim sebagai pemenuhan syarat minimal dua alat bukti yang sah oleh kepolisian.

Febri merinci sembilan pasal KUHAP, enam pasal KUHP, beberapa pasal pencucian uang, putusan MK, serta dua Peraturan Jaksa Agung yang dilanggar.

Praperadilan Roy Suryo berkaitan dengan upaya pencekalannya dalam rangkaian kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Abdul Fickar Hadjar, mengingatkan hakim agar bersikap objektif dan independen dan tidak boleh tunduk terhadap intervensi dari pihak mana pun.

Hakim tunggal praperadilan mengabulkan eksepsi Kejagung selaku termohon terkait praperadilan eks Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung.

Ahli menyatakan bahwa penyidikan pencucian uang tidak dapat berjalan sendiri tanpa terlebih dahulu menegakkan tindak pidana asalnya.

Kejagung dan Polri  menolak seluruh dalil tim hukum Febrie, mulai dari tudingan cacat prosedur penyidikan oleh Polri.

Tim pengacara mengidentifikasi sekitar 30 dugaan pelanggaran hukum acara dalam lima aspek upaya paksa yang menjerat kliennya.

Roy Suryo menyatakan menerima putusan ini. Namun, akan kembali mengajukan permohonan yang sama sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh Hakim.

Terdapat dua gugatan praperadilan yang diajukan oleh Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Febrie Adriansyah meminta pembebasan dan penghentian penyidikan itu didasari pada sejumlah dugaan pelanggaran hukum acara yang ditemukan oleh kuasa hukum.

Firman menerangkan, pembagian praperadilan itu merupakan bagian dari strategi hukum karena masing-masing memiliki objek dan dasar pengujian yang berbeda.

KPK selaku termohon menyatakan menghormati upaya hukum yang dilakukan Titin ini.

PN Jaksel menyatakan tak berwenang mengadili praperadilan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.