Indeks Praperadilan

KPK membantah penetapan Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW DPR RI 2019, bukan karena kritik Jokowi.

KPK membantah hendak mengintervensi hakim yang menangani praperadilan Hasto Kristiyanto.

Hasto memberikan uang Rp400 juta, melalui stafnya, Kusnadi, untuk membantu buron Harun Masiku bisa memenangkan kursi parlemen melalui Pileg 2019.

Tim hukum Hasto mempertanyakan netralitas penyidik KPK dalam penanganan perkara dugaan suap PAW DPR RI 2019 Harun Masiku.

PN Jaksel, menggelar sidang perdana praperadilan dengan pemohon Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Ketua KPK berdalih Biro Hukum masih harus mempersiapkan sejumlah dokumen dan barang bukti untuk dibawa ke praperadilan Hasto Kristiyanto.

KPK mengaku telah mengajukan surat penundaan sidang perdana praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ke PN Jaksel.

KPK meminta sidang diundur 3 minggu, tetapi hakim menetapkan sidang mundur 2 minggu dan disetujui oleh kuasa hukum Hasto.

KPK menegaskan, praperadilan dengan proses penanganan perkara Hasto adalah dua hal berbeda sehingga bisa berjalan beriringan.

Hasto mengajukan permohonan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap DPR RI 2019, yang melibatkan buron Harun Masiku.

Hakim tunggal praperadilan berkeyakinan bukti yang diajukan MAKI dalam perkara gugatan tidak ada yang mendukung bahwa kepolisian menghentikan kasus Firli.

Sejumlah massa menuding hakim disuap hingga pesanan dalam menolak permohonan praperadilan Tom Lembong.

Jaksa menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menetapkan tersangka Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula sudah berdasarkan 4 alat bukti sesuai aturan berlaku.

Ghufron mengatakan, KPK akan memproses hukum pria yang dikenal dengan panggilan Paman Birin itu dengan memperbaiki kesalahan dalam praperadilan.

Menurut tim kuasa hukum, kebijakan yang diambil Thomas Lembong mengimpor gula telah disetujui oleh Jokowi selaku presiden saat itu.

KPK diharapkan bertindak lebih cepat dan tegas saat berupaya menjerat ulang Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi.

Satrio merupakan tersangka korupsi APD di Kementerian Kesehatan sementara Rudi Ong adalah tersangka kasus korupsi IUP Kalimantan Timur.

Tessa menyayangkan pandangan hakim yang tidak mempertimbangkan status lex specialis lembaga antirasuah dalam Undang-Undang KPK.

Hakim tunggal praperadilan, Afrizal Hady, menilai penetapan tersangka KPK pada pria yang dikenal panggilan Paman Birin itu dinilai semena-mena.

Sidang perdana tersebut harus dihadiri pihak penggugat dan tergugat, meskipun diwakili oleh tim kuasa hukum masing-masing.