Masuk tirto.idIndeks Perludem
Perludem Desak KPU Sediakan Posko Kesehatan & Nakes di TPS
Perludem berharap lebih banyak anak muda yang mendaftar dan direkrut sebagai calon anggota KPPS pada Pemilu 2024 karena lebih sehat, kuat, dan teliti.
Bawaslu Diminta Usut soal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu
Perludem mendorong Bawaslu dan KPU untuk mengusut terkait adanya dugaan dana kampanye pemilihan umum 2024 yang mengalir dari pertambangan ilegal.
Ahli Hukum UI Yakin MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Titi Anggraini menyakini MK akan profesional, proporsional, & konsisten pada keberadaannya sebagai penjaga konstitusi & demokrasi dalam membuat keputusan
MA Kabulkan Uji Materi PKPU ICW soal Syarat Eks Koruptor Nyaleg
MA memerintahkan kepada KPU selaku termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11/2023.
Respons Perludem soal Putusan MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup
Menurut Perludem, Putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos partai, tidak mengejutkan.
Penghapusan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Suatu Kemunduran
Titi Anggraini menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), sebuah langkah mundur.
Peserta Pemilu Diizinkan Punya 20 Akun Sosmed, Ini Kata Perludem
Ancaman muncul di luar akun resmi calon, terutama akun anonim atau akun bodong yang diklaim tidak terafiliasi dengan calon atau peserta pemilu.
Perludem: Suara Perempuan Penting dalam Kontestasi Politik
Perludem menilai pemerintah perlu menjamin akses perempuan serta kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik.
Soal Revisi Keterwakilan Perempuan, Perludem: Tetap Dikawal
Titi Anggraini mengatakan sudah sepantasnya KPU legowo dan bijaksana memutuskan untuk merevisi beleid itu agar kembali sejalan dengan undang-undang.
Baliho Ganjar Capres 2024 Dinilai Belum Masuk Pelanggaran Pemilu
Menurut Perludem ada kekosongan aturan hukum Pemilu saat pendaftaran capres belum dibuka, namun sudah ada baliho politikus maju sebagai capres.
Pemikiran Bambang Pacul Hakim MK Aswanto Wakil dari DPR Keliru
Menurut ICW keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan dianggap sebagai perwakilan DPR.
Isu Menjadikan Jokowi Sebagai Cawapres Dinilai Mengada-ada
Perludem menilai memunculkan isu Jokowi bisa maju sebagai cawapres sama saja melukai semangat pembatasan masa jabatan di dalam konstitusi.
Peluang Tipis PKS Ajukan Uji Materi Presidential Threshold di MK
Posisi PKS yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold dinilai sulit diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
7 Masalah yang Muncul saat Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Penunjukan secara eksklusif menjadi satu dari tujuh masalah yang kerap muncul soal pengangkatan penjabat kepala daerah menurut Perludem.
Perludem Dorong Ombudsman Berani Nyatakan Maladministrasi ke Tito
KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.
Keppres Pengangkatan Penjabat Gubernur Rentan Digugat ke PTUN
Aturan turunan pengisan penjabat gubernur diperlukan agar prosesnya tidak diwarnai nuansa 'gelap'.
Syarat Penjabat Kepala Daerah menurut Perludem: Berintegritas
Perludem menilai syarat penjabat kepala daerah harus orang yang punya kapasitas, integritas, dan memahami karakter serta situasi daerah yang akan dipimpin.
Harus Ada Aturan Teknis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Penunjukan penjabat kepala daerah oleh Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian tetap harus memperhatikan asas demokratis.
Wacana Pemilu 2024 Diundur, Perludem: Semua Harus Taat Konstitusi
Soal wacana penundaan Pemilu 2024, Perludem meminta semua pihak tetap taat pada konstitusi.
Perludem: DPR Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan Anggota KPU-Bawaslu
Perludem soroti kinerja DPR yang kembali hanya memilih 1 orang perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu.
