Indeks Perludem

Penunjukan secara eksklusif menjadi satu dari tujuh masalah yang kerap muncul soal pengangkatan penjabat kepala daerah menurut Perludem.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

Aturan turunan pengisan penjabat gubernur diperlukan agar prosesnya tidak diwarnai nuansa 'gelap'.

Perludem menilai syarat penjabat kepala daerah harus orang yang punya kapasitas, integritas, dan memahami karakter serta situasi daerah yang akan dipimpin.

Penunjukan penjabat kepala daerah oleh Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian tetap harus memperhatikan asas demokratis.

Soal wacana penundaan Pemilu 2024, Perludem meminta semua pihak tetap taat pada konstitusi.

Perludem soroti kinerja DPR yang kembali hanya memilih 1 orang perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu.

Perludem menilai KPU pasti sudah memperhitungkan usulan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, melalui simulasi dan kalkulasi teknis.

Koalisi masyarakat sipil mengirimkan surat keberatan tentang Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P tahun 2021.

Pilkada 2020 sudah semestinya ditunda. Alasan pertama pandemi belum reda; kedua ia potensial melanggar HAM karena mempertaruhkan nyawa.

Menggelar pilkada tahun 2020, bisa dibilang, adalah misi yang nyaris mustahil.

Efek ekor jas di pemilihan presiden tak berdampak pada perolehan suara pemilu legislatif.

Soal teknologi yang akan digunakan dalam e-rekapitulasi, KPU tak boleh menganggap enteng masalah ini.

Perludem mengusulkan ada revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Tujuannya untuk memasukkan peraturan yang melarang mantan koruptor maju ke pilkada. 

Bawaslu punya wewenang mengadili soal administrasi pemilu terkait posisi Cawapres 01, Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

"Ada polarisasi dan keterbelahan dalam kelompok masyarakat yang luar biasa," kata Fadli.

Perludem menilai rekonsiliasi elite politik setelah pemilu 2019 tidak akan berdampak positif ke publik jika bentuknya hanya bagi-bagi kursi jabatan. 

Kasus di Selangor, Malaysia, adalah menggelembungkan suara via pemilih siluman, diduga buat memenangkan salah satu caleg.

Menulis tangan ratusan formulir, meneken ratusan berkas, meladeni kemarahan calon pemilih: petugas KPPS dituntut bekerja cuma dalam sehari.

Perludem menyebut dibandingkan Pemilu 2004, 2009, dan 2014, para petugas penyelenggara Pemilu yang menjadi korban tahun ini paling banyak.