Indeks Perludem

Perludem berharap lebih banyak anak muda yang mendaftar dan direkrut sebagai calon anggota KPPS pada Pemilu 2024 karena lebih sehat, kuat, dan teliti.

Perludem mendorong Bawaslu dan KPU untuk mengusut terkait adanya dugaan dana kampanye pemilihan umum 2024 yang mengalir dari pertambangan ilegal.

Menurut Perludem, Putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos partai, tidak mengejutkan.

Titi Anggraini menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), sebuah langkah mundur.

Perludem menilai pemerintah perlu menjamin akses perempuan serta kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik.

Menurut Perludem ada kekosongan aturan hukum Pemilu saat pendaftaran capres belum dibuka, namun sudah ada baliho politikus maju sebagai capres.

Menurut ICW keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan dianggap sebagai perwakilan DPR.

Perludem menilai memunculkan isu Jokowi bisa maju sebagai cawapres sama saja melukai semangat pembatasan masa jabatan di dalam konstitusi.

Posisi PKS yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold dinilai sulit diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Penunjukan secara eksklusif menjadi satu dari tujuh masalah yang kerap muncul soal pengangkatan penjabat kepala daerah menurut Perludem.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

Aturan turunan pengisan penjabat gubernur diperlukan agar prosesnya tidak diwarnai nuansa 'gelap'.

Perludem menilai syarat penjabat kepala daerah harus orang yang punya kapasitas, integritas, dan memahami karakter serta situasi daerah yang akan dipimpin.

Penunjukan penjabat kepala daerah oleh Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian tetap harus memperhatikan asas demokratis.

Soal wacana penundaan Pemilu 2024, Perludem meminta semua pihak tetap taat pada konstitusi.

Perludem soroti kinerja DPR yang kembali hanya memilih 1 orang perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu.