Indeks Perludem
Nuansa Politik di Balik Putusan MA yang Problematik
Putusan MA yang mengubah batas umur calon kepala daerah ramai-ramai dikritik. Serupa putusan MK yang meloloskan Gibran di Pilpres 2024.
Perludem: KPU Harus Laksanakan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024
Perludem mendorong KPU menjamin penyelenggaraan pilkada yang adil dengan melaksanakan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024.
Perludem: Bansos Jangan Dipolitisasi pada Pilkada Serentak 2024
Pertimbangan hakim MK yang menyebut tidak ada korelasi antara bansos dengan elektabilitas Prabowo-Gibran rawan dipraktikkan pada Pilkada Serentak 2024.
Perludem: MK Abai Dissenting Opinion Hakim, Tak Tegas Adili PHPU
Menurut Ihsan, dissenting opinion ketiga hakim MK itu seharusnya dipertimbangkan dalam putusan.
Perludem Nilai MK Tak Terbuka Tangani Gugatan PHPU
Perludem menilai MK tak transparan lantaran dokumen permohonan gugatan PHPU Pilpres 2024 masih belum bisa diakses di situs MK.
Perludem Desak KPU Jelaskan Penggunaan Server Alibaba Cloud
KPU mengakui menjalin kerja sama dengan penyedia jasa penyimpanan server dengan perusahaan raksasa asal Cina, Alibaba Cloud.
Perludem Ingatkan Capres-Cawapres Jangan Overdosis Gimik Politik
Gimik politik memang boleh digunakan, namun jangan sampai berlebihan karena bisa merugikan capres-cawapres itu sendiri.
Perludem Desak KPU Sediakan Posko Kesehatan & Nakes di TPS
Perludem berharap lebih banyak anak muda yang mendaftar dan direkrut sebagai calon anggota KPPS pada Pemilu 2024 karena lebih sehat, kuat, dan teliti.
Bawaslu Diminta Usut soal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu
Perludem mendorong Bawaslu dan KPU untuk mengusut terkait adanya dugaan dana kampanye pemilihan umum 2024 yang mengalir dari pertambangan ilegal.
Ahli Hukum UI Yakin MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres
Titi Anggraini menyakini MK akan profesional, proporsional, & konsisten pada keberadaannya sebagai penjaga konstitusi & demokrasi dalam membuat keputusan
MA Kabulkan Uji Materi PKPU ICW soal Syarat Eks Koruptor Nyaleg
MA memerintahkan kepada KPU selaku termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11/2023.
Respons Perludem soal Putusan MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup
Menurut Perludem, Putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos partai, tidak mengejutkan.
Penghapusan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Suatu Kemunduran
Titi Anggraini menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), sebuah langkah mundur.
Peserta Pemilu Diizinkan Punya 20 Akun Sosmed, Ini Kata Perludem
Ancaman muncul di luar akun resmi calon, terutama akun anonim atau akun bodong yang diklaim tidak terafiliasi dengan calon atau peserta pemilu.
Perludem: Suara Perempuan Penting dalam Kontestasi Politik
Perludem menilai pemerintah perlu menjamin akses perempuan serta kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik.
Soal Revisi Keterwakilan Perempuan, Perludem: Tetap Dikawal
Titi Anggraini mengatakan sudah sepantasnya KPU legowo dan bijaksana memutuskan untuk merevisi beleid itu agar kembali sejalan dengan undang-undang.
Baliho Ganjar Capres 2024 Dinilai Belum Masuk Pelanggaran Pemilu
Menurut Perludem ada kekosongan aturan hukum Pemilu saat pendaftaran capres belum dibuka, namun sudah ada baliho politikus maju sebagai capres.
Pemikiran Bambang Pacul Hakim MK Aswanto Wakil dari DPR Keliru
Menurut ICW keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan dianggap sebagai perwakilan DPR.
Isu Menjadikan Jokowi Sebagai Cawapres Dinilai Mengada-ada
Perludem menilai memunculkan isu Jokowi bisa maju sebagai cawapres sama saja melukai semangat pembatasan masa jabatan di dalam konstitusi.
Peluang Tipis PKS Ajukan Uji Materi Presidential Threshold di MK
Posisi PKS yang mengajukan judicial review terkait presidential threshold dinilai sulit diterima oleh Mahkamah Konstitusi.