tirto.id - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan ide Presiden Prabowo Subianto, yang ingin bupati dan gubernur dipilih langsung oleh DPRD. Ide ini muncul di saat pemerintah mengklaim pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar.
"Ini isu lama yang diputar putar terus. Sayang sekali menurut saya pelembagaan demokrasi kita, berputar-putar terus di sistem langsung atau tidak langsung," kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, saat dihubungi Tirto, Selasa (17/12/2024).
Fadli menilai wacana ini bukti kegagalan pemerintah memperkuat kelembagaan demokrasi. "Ini kegagalan dan ketidaksiapan pemerintah dalam memperkuat pelembagaan demokrasi," katanya.
Fadli juga mengatakan wacana yang dilontarkan Prabowo itu membuktikan ada kekacauan pikiran dan konsep dari pemerintah. Nantinya, partai politik akan menjadi semakin transaksional, apabila ide Prabowo itu terealisasi. Selain itu, jarak antara pemilih dengan elite politik akan semakin jauh.
"Representasi akan makin lemah," tukas Fadli.
Fadli mengatakan semestinya pemerintah bicara lebih substansial. Sebab, kepala daerah dipilih DPRD itu cacat sistem.
"Tak ada dalam sistem presidensil, pemimpin lembaga eksekutif dipilih lembaga legislatif," pungkas Fadli.
Sebelumnya, Prabowo menginginkan kepala daerah tak dipilih melalui pemilu. Hal itu disampaikan Prabowo, saat acara perayaan HUT ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Prabowo semula mengingatkan besarnya anggaran dana yang dihabiskan karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) mencapai puluhan triliun. Ia pun mengajak Puan dan partai-partai politik lain untuk mengevaluasi gelaran pilkada.
"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan [Ketua DPR RI], kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ucap Prabowo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Prabowo lantas menilai kebijakan negara tetangga lebih efisien terkait pemilihan kepala daerah. Sistemnya, yakni DPRD provinsi maupun kota/kabupeten memilih sendiri kepala daerah masing-masing.
Dengan demikian, pemerintah disebut tidak perlu mengeluarkan anggaran berlebih untuk penyelenggaraan pilkada.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kaya kita, kaya," tutur Prabowo.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
