tirto.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memandang ide Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, yang ingin bupati dan gubernur dipilih langsung oleh lembaga legislatif atau DPRD dan tak lagi melalui kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada, adalah langkah mundur demokrasi.
Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui pemilihan umum masih relevan hingga kini. Ia beralasan, rakyat terlibat langsung memilih kepala daerah sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, Chico memandang ide Prabowo tersebut mencederai kedaulatan rakyat.
"Sistem pemilihan yang kami anggap masih yang terbaik dan untuk menjadikan kepala daerah dipilih oleh DPRD menurut kami itu akan mundur ke belakang dan meninggalkan hakikat-hakikat kedaulatan rakyat," kata Chico saat dihubungi Tirto, Senin (16/12/2024).
Chico meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu berpikir lebih matang tentang ide kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia tak setuju dengan pertimbangan Prabowo karena pilkada membutuhkan biaya mahal. Menurut Chico, demokrasi memang membutuhkan biaya yang harus dibayar.
"Kami berharap Pak Prabowo bisa berpikir ulang terkait hal ini dan apabila memang ada alasan seperti biaya mahal dan lain-lain, kami tetap merasa bahwa demokrasi itu memang ada biaya yang harus dibayar," ucap Chico.
Chico mengatakan, pemimpin di suatu daerah harus dipilih berdasar kehendak rakyat. Ia lebih menyarankan pembenahan perilaku insan politik. Ia pun mengajak partai politik, penguasa ataupun yang di luar kekuasaan harus sama-sama membenahi sistem pemilu Tanah Air.
"(Sehingga) meninggalkan hal-hal yang sifatnya politik uang, intervensi penyalahgunaan aparat, penggunaan bansos, apalagi menggunakan APBN atau APBD dan hal-hal yang lain terkait dengan abuse of power," tutur Chico.
Chico memandang penyalahgunaan kekuasaan, salah satu pemicu pemilihan langsung menjadi mahal. Lalu, anggaran dari penyelenggaran pemilu yang diduga dibancakan. "Jadi, ke depan kami harap pemilihan langsung masih menjadi pilihan," tutup Chico.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, justru mendukung gagasan Prabowo dalam pemilihan kepala daerah. Ia mendukung karena tak lagi membutuhkan biaya mahal dalam pelaksanaan Pilkada.
"Ide bagus menyederhanakan dan memurahkan pemilu," kata Mardani kepada Tirto, Senin (16/12/2024).
Namun, Mardani meminta Prabowo mempertegas soal pengaruh otonomi daerah jika ingin pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Ia menyarankan, pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi harus dipilih oleh DPRD dan kepala daerah tingkat provinsi bisa menunjuk ASN sebagai pemimpin di tingkat kabupaten kota. Hal itu sebaiknya dilakukan untuk berjalan di tingkat provinsi, tetapi satu provinsi harus terdiri atas 6-8 kabupaten kota. Ia beralasan, saat ini banyak raja kecil imbas penerapan otonomi daerah di kabupaten kota sehingga aksi pemilihan dikonsentrasi di provinsi.
Mardani pun mendorong pemilihan kepala desa ikut digelar di tingkat provinsi.
"Sekalian kepala desanya. Biar demokrasi berjalan di tingkat provinsi. (Tapi) desainnya, satu provinsi 6-8 kabupaten/kota," pungkas Mardani.
Ide Prabowo, yang menginginkan kepala daerah tak dipilih melalui pemilu disampaikan saat acara perayaan HUT ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Prabowo semula mengingatkan besarnya anggaran dana yang dihabiskan karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) mencapai puluhan triliun. Ia pun mengajak Puan dan partai-partai politik lain untuk mengevaluasi gelaran pilkada.
"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan [Ketua DPR RI], kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ucap Prabowo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Prabowo lantas menilai kebijakan negara tetangga lebih efisien terkait pemilihan kepala daerah. Sistemnya, yakni DPRD provinsi maupun kota/kabupeten memilih sendiri kepala daerah masing-masing. Dengan demikian, pemerintah disebut tidak perlu mengeluarkan anggaran berlebih untuk penyelenggaraan pilkada.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kaya kita, kaya," tutur Prabowo.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Andrian Pratama Taher
