Indeks Pilkada

Eka menilai putusan MK dapat menjadi momentum untuk mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif.

Putusan MK ini diharapkan mampu menutup celah hukum yang sebelumnya membuat kuota perempuan hanya bersifat formalitas.

KPK akan menjadikan strategi pemilu dalam kasus Fadia sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor partai politik apabila modus tersebut terbukti.

Yasrin Abidin dan Syahrul Arifin dituntut 8,5 tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah Rp11,8 miliar.

Data 9 kepala daerah yang terjaring OTT itu merupakan akumulasi penindakan KPK selama 2025 hingga 12 Maret 2026.

Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan pilkada membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak.

Awaluddin Muuri menerima suap yang hasilnya digunakan untuk membiayai pencalonan bupati.

Pilkada DPRD membuat pengambilan keputusan ada di ruangan komisi, ruangan fraksi, ruangan DPRD, dan ruang sidang yang memperbesar risiko korupsi.

Cak Imin menilai Pilkada tidak langsung dapat membatasi kompetisi politik yang terlalu panas agar tidak berlarut-larut di tingkat daerah.

PSI menilai semakin berat syarat pencalonan, makin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk maju dalam pilkada.

Pakar ilmu hukum tata negara, Titi Anggraini menanggapi ide kepala daerah oleh DPRD. Ia menyebut, pilkada langsung merupakan amanat konstitusi.

Permohonan terdaftar dengan Nomor 15/PUU-XXIV/2026. Pemohon adalah Azriel Rafi Raditya, Naufal Naziih, Alexander Muhammad Naabil, dan Bandaro Bani Adlan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tak memiliki rencana mengubah mekanisme pemilihan presiden, termasuk mengembalikan Pilpres melalui MPR.

Saat ini fokus legislasi DPR hanya pada revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI Tahun 2026.

Fokus DPR saat ini adalah melaksanakan putusan MK tentang revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Puan belum memastikan revisi Undang-Undang Pemilu, yang juga disebut akan mengatur soal Pilkada, akan dibahas pada masa sidang ini.

Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini menekankan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.

PDIP menilai penggunaan sistem e-voting bisa mencegah adanya politik uang saat penyelenggaraan pilkada.