Indeks Pilkada

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Pakar HTN, Feri Amsari, menegaskan hanya MK yang berhak menafsirkan secara konstitusional terkait putusan pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah.

Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap seluruh produk undang-undang kepemiluan.

Keputusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah diyakini akan membawa dampak baru. Simak selengkapnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Ahmad Doli Kurnia, mengkritik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Pemerintah akan membentuk tim untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Kemendagri akan membahas dampak putusan MK terhadap regulasi yang ada, termasuk UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Daerah.

MK menilai pemilih mengalami kejenuhan karena pemilih harus mencoblos dan menentukan banyak calon dalam pelaksanaan sistem pemilu 5 kotak saat ini.

Mahkamah Konstitusi juga tak ingin dinilai menghambat jalannya pemerintah daerah.

Bawaslu menyebut sejumlah PSU lain yang juga memiliki kerawanan, salah satunya adalah PSU di Tasikmalaya.

KPU akan siap dengan segala kondisi apabila MK memerintahkan untuk diadakan PSU kembali.

Informasi jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di 9 Daerah pada pekan ini. Simak tahapan setelah PSU.

Terdapat 24 daerah yang perlu melakukan pemungutan Suara Ulang pada Pilkada 2024 berdasarkan hasil Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.

Yandri mengaku belum bisa menjawab hari ini karena masih memberi materi terkait kegiatan retret kepala daerah di Magelang.

Simak daftar kepala daerah di Jawa Barat yang akan dilantik pada bulan Februari ini. Para kepala daerah ini terpilih melalui Pilkada 2024.

Pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa di MK akan dilaksanakan usai putusan inkrah.

Saat ini memang waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Politik dan Kepemiluan yang ada. Apa urgensinya?

Cek daftar 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih dari hasil Pilkada 2024, yang sudah ditetapkan KPU. Lalu kapan pelantikannya?

Rekayasa demokrasi bisa merepresentasi kepentingan negara (Incumbent Democracy) ataupun kepentingan rakyat (Critical Democracy). Bagaimana menjembataninya?

Fitron-Diana mengeklaim bahwa mobilisasi ASN dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi, untuk memenangkan pilkada.