Indeks Pilkada

Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini menekankan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.

PDIP menilai penggunaan sistem e-voting bisa mencegah adanya politik uang saat penyelenggaraan pilkada.

Bagi PDIP, pilkada melalui DPRD merupakan pengkhianatan terhadap tujuan Reformasi 1998.

Sejarah telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah lewat mekanisme di DPRD hanya menjadi kepanjangan tangan Jakarta dan arena transaksi politik.

Dengan usulan pilkada tidak langsung, demokrasi Indonesia dianggap menjadi maju-mundur. Kader PDIP juga menganggap usulan itu mengamputasi hak masyarakat.

Yusril berpandangan pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD justru lebih selaras sebagaimana alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Wacana Pilkada lewat DPRD menguat dengan dalih efisiensi biaya. Tapi, analis bilang ongkos politik justru berpindah ke elite & berisiko lemahkan demokrasi.

Wacana untuk mengembalikan Pilkada melalui DPRD dinilai menghemat triliunan rupiah APBN. Berapa anggaran penyelenggaran pemilihan langsung tersebut?

Sekitar 28,6 persen dari total 1.200 responden survei LSI Denny JA menyatakan setuju terkait wacana pilkada dipilih DPRD.

Sejak 2012, MUI menemukan berbagai dampak negatif yang muncul dari pilkada langsung.

Deddy Sitorus menegaskan pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Saat ini DPR RI masih dalam masa reses sehingga belum ada pembicaraan apa pun terkait isu pilkada.

Partai Demokrat meyakini, pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam sejumlah faktor.

Bonnie menilai rendahnya literasi politik membuat masyarakat rentan disalahkan dalam praktik politik uang, seperti pilkada melalui DPRD.

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.

Chico menepis anggapan bahwa persoalan tingginya biaya politik dan politik uang bersumber dari sistem pilkada langsung.

Usulan Partai Golkar untuk mengembalikan Pilkada kepada DPRD dinilai kontraproduktif dengan semangat reformasi dan demokrasi.

Dari 10 rekomendasi yang disusun hasil rapimnas Golkar, salah satunya adalah rekomendasi Pilkada melalui DPRD dan koalisi permanen.

MK tidak menemukan kejadian khusus yang dituduh bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pilkada ulang Barito Utara.

Hasil quick count PSU Pilkada Pangkalpinang 2025 unggulkan pasangan calon Udin-Dessy, cek di sini untuk detail perolehan suaranya.