Deddy PDIP Nilai Pilkada Lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi

tirto.id - Usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat setelah sejumlah partai politik mengeluarkan sikap resmi akan wacana tersebut. Mayoritas partai memberikan sinyal dukungan wacana tersebut, hanya PDI Perjuangan yang secara terang menolak usulan tersebut.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengatakan pilkada melalui DPRD adalah praktik kemunduran demokrasi yang selama ini telah diperjuangkan. Dia kemudian menyinggung soal kebanyakan partai politik di DPR yang mendukung usulan tersebut.

“Kalau melihat konstruksi di DPR kan, mayoritas kita lihat kan memang sudah menginginkan agar hak rakyat itu diambil. Diberikan kepada elite oligarki untuk memilih siapa yang jadi pemimpin di daerah. Baik kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Deddy usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Deddy menegaskan pengembalian pilkada melalui DPRD sama dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Meski tetap akan menyuarakan penolakan, dia menilai hal ini membutuhkan pihak lain. Karena itu, Deddy menegaskan pentingnya tekanan publik dan keterlibatan masyarakat sipil untuk menolak wacana tersebut.

“Saya kira begini, ini akan kembali pada rakyat. Kalau secara hitung-hitungan matematika politik, hanya bersandar pada putusan di DPR, maka sudah pasti keinginan partai-partai itu akan terlaksana,” katanya.

“Kalau hitung-hitungan jumlah. Tapi tergantung lagi kepada rakyat, rakyat bisa terima apa enggak? Karena pemilu ini tidak saja soal hak, tapi juga soal ekonomi,” sambung Deddy.

Deddy juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar perubahan sistem pilkada. Menurutnya, persoalan biaya dan praktik politik uang seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola pemilu.

Terlebih, penyelenggaraan Pilkada langsung juga turut menggerakkan ekosistem ekonomi seperti UMKM, hingga jasa percetakan dan logistik kampanye.

“Sebut saja warung makan misalnya, setiap ada kampanye, transport, angkot, sablon, apa lagi? Banyak sekali yang kemudian terkait dengan ekosistem pemilu langsung ini. Jadi ya janganlah hak rakyat, hak politik, hak ekonomi dicabut secara bersamaan. Itu kan namanya tega banget,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Aco Hatta Kainang, menyatakan pihaknya mendatangi PDIP karena menilai partai tersebut masih konsisten mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat.

“Kami mengusulkan ke PDIP Perjuangan untuk menjadi inisiator rembug nasional. Rembug nasional itu melibatkan semua elemen, mulai dari ormas, lembaga, NGO, kemudian kemahasiswaan, untuk kemudian melahirkan sebuah sikap bahwa kedaulatan rakyat ini jangan pakai perantara,” katanya.

Aco mengatakan pihaknya juga berencana mendorong langkah-langkah konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi, serta menggalang dukungan publik melalui forum-forum diskusi nasional.