Masuk tirto.id
tirto.id - PDIP menegaskan konsistensinya mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat sebagai respons munculnya wacana perubahan sistem pilkada yang diusulkan Partai Golkar.
Juru Bicara PDIP, Cyril Roul Hakim alias Chico Hakim, menilai pilkada langsung merupakan bagian dari amanat Reformasi 1998 dan perwujudan kedaulatan rakyat. Maka menggantinya dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
“Pemilihan langsung adalah manifestasi hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jika dikembalikan ke DPRD, itu berisiko membengkokkan aspirasi rakyat, mengurangi partisipasi publik, dan menjadi kemunduran demokrasi,” kata Chico ketika dihubungi Tirto, Kamis (25/12/2025).
Chico juga menepis anggapan bahwa persoalan tingginya biaya politik dan praktik politik uang bersumber dari sistem pilkada langsung.
"Masalah seperti biaya politik tinggi atau politik uang bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung itu sendiri, melainkan oleh lemahnya penegakan hukum, praktik mahar politik, dan kurangnya pengawasan," terang Chico.
Dia menyebut PDIP berupaya mengatasi persoalan itu dengan mengedepankan kaderisasi dan pemberian rekomendasi kepada kader potensial tanpa mahar politik. Sekaligus, partainya mendorong penguatan regulasi dan netralitas aparat penegak hukum.
Meski menolak wacana perubahan sistem pilkada, PDIP menyatakan tetap menghormati pandangan partai politik lain. Chico menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil apabila isu tersebut benar-benar dibahas secara serius.
“Jika wacana ini dilanjutkan, maka perlu kajian yang mendalam dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat sipil,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar pilkada kembali dilaksanakan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar pada Minggu (21/12/2025).
Bahlil menyatakan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD tetap dapat mewujudkan partisipasi publik dan kedaulatan rakyat.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil dalam keterangan pers resminya.
Selain usulan pilkada tak langsung, Golkar juga mendorong perbaikan sistem proporsional terbuka dalam pemilu. Bahlil menilai perlu ada penyempurnaan teknis penyelenggaraan dan tata kelola sistem pemilu agar tercipta pemilu yang jujur dan adil.
Golkar juga mengusulkan pembentukan koalisi partai politik permanen yang berlandaskan kepentingan ideologis dan strategis, tidak semata untuk memenangkan pilpres.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan usulan pilkada melalui DPRD berasal dari aspirasi hampir seluruh DPD Partai Golkar di tingkat provinsi.
Dia menyebut DPP Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja selama satu setengah tahun terakhir. Tim tersebut, kata Doli, merumuskan tiga opsi sistem pilkada. Meliputi sistem langsung untuk seluruh daerah, pilkada oleh DPRD untuk seluruh daerah, serta opsi asimetris atau hibrid.
“Pertimbangan yang mengemuka mengembalikan pilkada ke DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik ‘lainnya’ yang juga jauh lebih tinggi,” ucap Doli saat dihubungi Tirto.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
