Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak semua pihak untuk fokus dulu pada penanganan bencana di Sumatra dan mengantisipasi potensi bencana lain ketimbang urusan pilkada melalui DPRD.
Hal itu dia ungkapkan sebagai respons atas pertanyaan wartawan terkait wacana pilkada tak langsung.
"Kalau kita bicara partai-partai politik, tentunya semua sudah menyuarakan bagaimana keinginan ke depan. Iya, kan? Nah, tapi kalau ditanya pada saat sekarang ini, marilah kita sama-sama semua fokus pada penanganan bencana dulu di Sumatra dan juga ada, kita tidak berharap, tapi ada potensi gunung [meletus] yang kemudian mungkin nantinya harus juga dampaknya ditangani dengan baik," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pusat, Selasa (6/1/2026).
Dasco menuturkan bahwa DPR RI juga belum membahas isu pilkada yang saat ini tengah bergulir. Terlebih, saat ini masih dalam periode reses.
"Nah, justru pembahasan atau tidak pembahasan itu juga belum belum diputuskan kapan dibahasnya. Karena, kami masih reses. Jadi, saya juga belum bisa jawab," kata Dasco.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar pilkada kembali dilaksanakan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar pada Minggu (21/12/2025).
Bahlil menyatakan pelaksanaan pilkada melalui DPRD tetap dapat mewujudkan partisipasi publik dan kedaulatan rakyat.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil dalam keterangan pers resminya.
Selain usulan pilkada tak langsung, Golkar juga mendorong perbaikan sistem proporsional terbuka dalam pemilu. Bahlil menilai perlu ada penyempurnaan teknis penyelenggaraan dan tata kelola sistem pemilu agar tercipta pemilu yang jujur dan adil.
Golkar juga mengusulkan pembentukan koalisi partai politik permanen yang berlandaskan kepentingan ideologis dan strategis, tidak semata untuk memenangkan pilpres.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan usulan pilkada melalui DPRD berasal dari aspirasi hampir seluruh DPD Partai Golkar di tingkat provinsi.
Dia menyebut DPP Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja selama satu setengah tahun terakhir. Tim tersebut, kata Doli, merumuskan tiga opsi sistem pilkada. Meliputi sistem langsung untuk seluruh daerah, pilkada oleh DPRD untuk seluruh daerah, serta opsi asimetris atau hibrid.
“Pertimbangan yang mengemuka mengembalikan pilkada ke DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik ‘lainnya’ yang juga jauh lebih tinggi,” ucap Doli saat dihubungi Tirto.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
