Indeks Pilkada

Mathius Fakhiri terpilih jadi Gubernur Papua 2025-2030 menurut rekapitulasi hasil PSU, berikut profil dan sepak terjang pensiunan polisi itu.

Penertiban ini merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan sesuai regulasi.

MPR memandang mekanisme pilkada ditunjuk oleh pemerintah pusat atau DPRD dimungkinkan dalam konstitusi UUD 1945.

MK menyatakan Bawaslu bisa memutus pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah.

Hatta Rajasa menilai Cak Imin terkait mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu didiskusikan secara nasional.

PKS meyakini Presiden Prabowo dapat merekam aspirasi mereka dan dituangkan dalam produk kebijakan yang baik.

Selain itu, potensi konflik juga jadi pertimbangan Presiden Prabowo ambil sikap terkait pilkada tak langsung.

Saat merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, Jimly Asshiddique juga singgung putusan Hasto dan Tom Lembong.

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setiap partai politik tengah menyimulasikan sistem pemilu dan pilkada.

Hinca mengatakan, Partai Demokrat menolak gagasan yang pernah muncul dan disetujui di DPR pada era Presiden SBY dengan menerbitkan Perppu.

Kemendagri akan melakukan pembahasan untuk melakukan masukan-masukan atas wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD tersebut.

Ketua Komisi II DPR menawarkan skema presiden mengusulkan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD provinsi.

Bahtra mengatakan, usulan pilkada lewat DPRD tidak hanya diusulkan dari kegelisahan publik, melainkan elite politik, termasuk Presiden Prabowo.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan usulan Cak Imin ihwal opsi kepala daerah dipilih DPRD, membutuhkan diskusi lebih lanjut.

PDIP menolak usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengenai pemilihan kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

PSU kedua dijadwalkan pada 6 Agustus 2025. PSU pertama gagal, ada temuan praktik politik uang yang berujung diskualifikasi dari MK.

Penghapusan Pilkada diyakini dapat membuat tata kelola administrasi daerah menjadi semakin efisien dan tertib.

Puan mengklaim seluruh partai politik (parpol) di DPR menyepakati bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak akan ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) usai adanya putusan pemisahan pemilu.

Pakar HTN, Feri Amsari, menegaskan hanya MK yang berhak menafsirkan secara konstitusional terkait putusan pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah.