Indeks Pilkada

Dana hibah Rp206 miliar untuk Pilkada DKI 2024 berasal dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Bawaslu mengingatkan bahwa ASN harus netral di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Mereka hanya boleh bersikap tidak netral ketika di bilik suara.

Hasil survei SMRC menunjukkan religiositas seseorang dalam memilih kandidat politik tidak berdampak signifikan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan ketua dan anggota KPU Sabu Raijua karena tidak teliti dalam verifikasi Pilkada 2020.

Partisipasi warga negara dalam politik menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara demokrasi.

Dari 32 perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK), 16 perkara diminta lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pemerintah ngotot Pilkada 2020 untuk menghindari banyaknya Plt. Kepala Daerah. Sekarang pemerintah mau Pilkada 2024 padahal risikonya sama.

Mensesneg Pratikno membantah sikap Jokowi menolak revisi UU Pemilu dikaitkan Pilkada DKI 2024.

Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa Pilkada Medan gugur.

Jika Pemilu digelar serentak pada 2024, Bawaslu berharap ada penguatan SDM pengawas pemilu. Harus ada penggalakan sekolah kader pengawasan.

Hingga Senin (28/12) pemohon gugatan tersebar di 135 dari 270 daerah pilkada serentak 2020.

Enam dari 68 calon independen menang Pilkada 2020 di tengah tren penguasaan dukungan parpol oleh oligarki.

Hasil Pilkada Bantul 2020 menurut perhitungan cepat KPU Bantul: pasangan Abdul Halim Muslih-Joko B Purnomo menang dari lawannya Suharsono-Totok Sudarto.

Hasil Pilkada Pasaman Barat 2020: data sementara di laman Sirekap KPU menunjukkan paslon nomor 04 unggul, tapi ditempel ketat paslon nomor 01.

Disiplin 3M harus tetap dilakukan menjelang Pilkada dan libur akhir tahun.

Kemendagri tegaskan memantau semua daerah penyelenggara Pilkada 2020

Bawaslu Jabar mencatat 52 pelanggaran Pilkada 2020 melibatkan aparatur sipil negara.

Wakil Bupati OKU, Johan Anuar bakal menjadi wakil kepala daerah pertama hasil Pilkada 2020 yang diadili karena kasus korupsi.

Lebih dari 60 persen calon kepala daerah yang didukung oleh Golkar menang dalam Pilkada 2020.

Penerapan protokol kesehatan tidak 100 persen berhasil. Oleh karena itu ada potensi penularan Corona dari sana.