PDIP Tolak Usulan Cak Imin Soal Pilkada Tak Langsung

tirto.id - Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan partainya menolak usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengenai pemilihan kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Dirinya mengingatkan bahwa Pilkada langsung oleh rakyat adalah amanat reformasi yang harus dijaga dan dipertahankan.

"Sikap kita sudah jelas sejak awal dari awal pemilihannya, masa kemarin lain, hari ini lain sikap," kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Komarudin meminta seluruh elemen demokrasi di Indonesia untuk konsisten dan senantiasa menaati amanat reformasi mengenai Pilkada langsung. Menurut dia, sebuah bangsa tidak akan maju jika tak konsisten dalam menjalankan kebijakan.

"Sikap kita jelas, reformasi itu untuk kita melakukan perubahan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita mengubah konstitusi untuk pemilihan langsung ya dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-mundur, kapan Indonesia bisa maju kalau begitu caranya," ungkapnya.

Komarudin mengingatkan partainya selalu menolak setiap wacana pengubahan pemilihan umum menjadi tidak langsung. Hal itu sudah terjadi sejak era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu ingin menjadikan Pilkada tak langsung dipilih rakyat.

"Kalau dari dulu ya, di akhir masa jabatan Pak SBY kan mau ditarik, mengenai sikap kita tunggal dilihat dari file-file IT-nya kan, tidak bisa hilang," jelasnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, namun ditunjuk oleh pemerintah pusat.

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD," kata Cak Imin dalam Peringatan Hari lahir ke-27 PKB, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Dia beralasan ada permasalahan dalam konsolidasi kepala daerah selama beberapa waktu ini. Hal itu dikarenakan proses politik yang panjang di setiap periode Pilkada, yang dimulai dari penentuan calon hingga kemudian penetapan oleh KPU di masing-masing daerah.

"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang," jelasnya.