Menuju konten utama

Respons Hatta Rajasa soal Usulan Pilkada Tak Langsung

Hatta Rajasa menilai Cak Imin terkait mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu didiskusikan secara nasional.

Respons Hatta Rajasa soal Usulan Pilkada Tak Langsung
Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/7/2205). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Ketua Majelis Penasihat PAN, Hatta Rajasa, menilai usulan dari Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu didiskusikan secara nasional.

Dia menilai wacana itu perlu dirundingkan oleh seluruh komponen bangsa, sehingga tak bisa hanya dijadikan sebuah perdebatan di lingkup partai politik. Hal ini lantaran usulan Pilkada secara tak langsung itu akan berdampak terhadap sistem demokrasi.

“Kalau menurut saya biarkan lah itu berkembang, pandangan itu yang menjadi diskursus bangsa, tidak hanya menjadi katakan lah diskusi pada kelompok partai, tapi ini harus didiskusikan seluruh komponen bangsa karena ini sesuatu perubahan yang mendasar juga menurut pandangan saya,” kata Hatta di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/7/2205).

Hatta memandang opsi untuk mengubah sistem Pilkada sebetulnya sah-sah saja. Hanya saja, lanjutnya, harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari berbagai pihak, baik dari akademisi, masyarakat sipil, hingga pegiat demokrasi.

“Dulu pernah ada pandangan seperti itu masih ingat enggak? Mendapatkan penolakan yang cukup dari para kawan-kawan kita aktivis dan juga penggiat-penggiat di bidang demokrasi. Kita tidak ingin pandangan-pandangan itu justru menimbulkan distorsi. Jadikan itu sebagai sebuah masukan dan kemudian dicari solusi yg terbaik,” ucap Hatta.

Hatta mengatakan partainya belum mengambil keputusan apa pun ihwal wacana yang dilemparkan Cak Imin.

“Belum sampai ke situ. Karena kita sendiri juga masih mendiskusikan hal-hal seperti itu. Karena, dulu pernah terus mendapatkan resistensi dari penggiat demokrasi dan sebagainya,” tutur Hatta.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat namun ditunjuk oleh pemerintah pusat.

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD," kata Cak Imin dalam Peringatan Hari lahir ke-27 PKB, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Dia beralasan ada permasalahan dalam konsolidasi kepala daerah selama beberapa waktu ini. Hal itu dikarenakan proses politik yang panjang di setiap periode Pilkada, yang dimulai dari penentuan calon hingga kemudian penetapan oleh KPU di masing-masing daerah.

Baca juga artikel terkait PILKADA atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama