Indeks Perludem

Perludem menyebut pemerintah dan DPR perlu merevisi UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pilkada karena pelaksanaannya banyak permasalahan.

Putusan MA yang mengubah batas umur calon kepala daerah ramai-ramai dikritik. Serupa putusan MK yang meloloskan Gibran di Pilpres 2024.

Perludem mendorong KPU menjamin penyelenggaraan pilkada yang adil dengan melaksanakan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Pertimbangan hakim MK yang menyebut tidak ada korelasi antara bansos dengan elektabilitas Prabowo-Gibran rawan dipraktikkan pada Pilkada Serentak 2024.

Menurut Ihsan, dissenting opinion ketiga hakim MK itu seharusnya dipertimbangkan dalam putusan.

Perludem menilai MK tak transparan lantaran dokumen permohonan gugatan PHPU Pilpres 2024 masih belum bisa diakses di situs MK.

KPU mengakui menjalin kerja sama dengan penyedia jasa penyimpanan server dengan perusahaan raksasa asal Cina, Alibaba Cloud.

Gimik politik memang boleh digunakan, namun jangan sampai berlebihan karena bisa merugikan capres-cawapres itu sendiri.

Perludem berharap lebih banyak anak muda yang mendaftar dan direkrut sebagai calon anggota KPPS pada Pemilu 2024 karena lebih sehat, kuat, dan teliti.

Perludem mendorong Bawaslu dan KPU untuk mengusut terkait adanya dugaan dana kampanye pemilihan umum 2024 yang mengalir dari pertambangan ilegal.

Menurut Perludem, Putusan MK yang menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos partai, tidak mengejutkan.

Titi Anggraini menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), sebuah langkah mundur.

Perludem menilai pemerintah perlu menjamin akses perempuan serta kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik.

Menurut Perludem ada kekosongan aturan hukum Pemilu saat pendaftaran capres belum dibuka, namun sudah ada baliho politikus maju sebagai capres.

Menurut ICW keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan dianggap sebagai perwakilan DPR.

Perludem menilai memunculkan isu Jokowi bisa maju sebagai cawapres sama saja melukai semangat pembatasan masa jabatan di dalam konstitusi.