Pemadaman Bergilir Alarm bagi Pemerintah untuk Beralih ke EBT

tirto.id - Bagi Afifah Marlina (38), pemadaman listrik pekan lalu memunculkan kekhawatiran besar. Reseller makanan beku (frozen food) yang tinggal di Citayam, Bogor, Jawa Barat, itu harus berpacu dengan waktu untuk memastikan stok dagangannya tetap aman saat aliran listrik terhenti.

Sejak tiga tahun terakhir, Afifah menjalankan usaha rumahan dengan menjual berbagai produk frozen food, mulai dari nugget, sosis, bakso, daging giling, dimsum, hingga bakpao. Seluruh stok disimpan di freezer berkapasitas besar yang beroperasi hampir tanpa henti.

Ketika listrik padam pada siang hari, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah kondisi produk yang tersimpan di dalam freezer. Ia khawatir suhu penyimpanan akan meningkat dan memengaruhi kualitas makanan.

"Saya langsung panik karena freezer penuh stok. Kayak nugget, daging, gitu-gitu. Mana baru restock lagi. Kalau listrik matinya lama, bisa rugi saya. Kualitas dagangan bisa turun, apesnya busuk kalau kayak daging gitu," ujar Afifah kepada Tirto, melalui sambungan telpon, Selasa (23/6/2026).

Untuk mengurangi risiko, ia berusaha meminimalkan buka-tutup freezer agar suhu dingin tetap bertahan selama mungkin. Selain itu, ia juga memilih memindahkan stok daging giling ke dalam cooler box dengan tambahan es batu di dalamnya. Namun, semakin lama pemadaman berlangsung, semakin besar pula kekhawatirannya.

Pada saat yang sama, sebagian pembeli yang datang menanyakan apakah produk masih aman dikonsumsi setelah listrik padam berjam-jam. Afifah maklum betul dengan kekhawatiran itu, apalagi usaha frozen food memang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pasokan listrik yang stabil, berbeda dengan produk kering yang bisa bertahan pada suhu ruang.

"Kalau sampai produk mencair lalu dibekukan lagi, kualitasnya bisa berubah. Karena itu saya terus memantau kondisi freezer selama listrik mati," katanya.

Meski tidak sampai membuang produk, Afifah mengaku tetap mengalami penurunan penjualan pada Jumat (19/6/2026) itu, karena distribusi dan transaksi tidak berjalan seperti biasa. Pengalaman tersebut membuatnya mulai mempertimbangkan langkah antisipasi jika gangguan serupa kembali terjadi. Salah satunya dengan menyiapkan sumber listrik cadangan, meski investasi yang dibutuhkan tidak kecil bagi pelaku usaha mikro.

"Bagi orang yang punya usaha frozen food, listrik itu seperti nyawa. Begitu listrik mati, kami langsung berpikir bagaimana menyelamatkan stok yang ada," ujar ibu tiga anak itu.

Afifah pun mengeluhkan nihilnya kompensasi dari pemerintah dalam pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama ini. Padahal, ia dan warga-warga lainnya tidak pernah telat membayarkan tagihan listrik kepada PT PLN (Persero).

"Kalau gini aja, yang rugi kita-kita aja. Pendapatan turun, belum ada pedagang yang harus sampai buang bahan baku. Kan rugi. Dari pemerintah ngga ada yang namanya kompensasi, cuma minta maaf, tapi nggak ada yang dibenahi," keluhnya.

Terpisah jarak ratusan kilometer, pemadaman listrik menghadirkan tantangan berbeda bagi Dewi Lestari (37), seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus empat anak usia sekolah.

Ketika listrik padam di daerah Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (17/6/2026) lalu, berbagai aktivitas rumah tangga yang biasanya berjalan mudah, mendadak tersendat. Pompa air berhenti bekerja, AC dan kipas angin mati di tengah cuaca yang panas, pada saat yang sama baterai perangkat elektronik yang biasa digunakan anak-anak untuk belajar harus dihemat.

"Yang paling berasa itu air. Karena pompa nggak nyala, kami harus menghemat persediaan air yang masih ada di toren," kata Dewi, saat dihubungi Tirto, Selasa (23/6/2026).

Ia mengaku sempat kesulitan menyiapkan kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak hingga membersihkan rumah. Anak-anaknya juga tidak dapat mengakses internet seperti biasa. Aktivitas belajar dan hiburan yang selama ini bergantung pada perangkat elektronik terpaksa dihentikan sementara.

Meski tidak mengalami kerugian materi seperti para pelaku usaha, Dewi menilai pemadaman listrik menunjukkan betapa banyak aktivitas rumah tangga yang kini bergantung pada energi listrik.

"Dulu mungkin masih banyak yang bisa dilakukan tanpa listrik. Sekarang hampir semua kebutuhan sehari-hari bergantung pada listrik, mulai dari air, komunikasi, sampai pekerjaan rumah. Belum lagi, kalau listrik mati-mati terus, khawatirnya bisa ngerusak kulkas, kan," keluhnya.

Dampak Besar bagi Warga

Pemadaman listrik pekan lalu mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Namun bagi banyak warga, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa listrik bukan lagi sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan fondasi yang menopang hampir seluruh aktivitas sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat, padamnya listrik juga mengganggu aktivitas ekonomi, pekerjaan rumah tangga, hingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Sayangnya, pemadaman listrik dengan skala besar tidak hanya terjadi pada pekan lalu hingga awal minggu ini saja. Pada bulan lalu, tepatnya pada 22-24 Mei, pemadaman listrik massal (blackout) juga terjadi di Pulau Sumatra. Insiden ini bahkan melumpuhkan pasokan listrik di lima provinsi, termasuk Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, dan Jambi.

Berdasarkan hitungan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), total kerugian masyarakat akibat blackout dalam 1 bulan terakhir dapat mencapai Rp2,36 triliun. Angka ini meliputi hilangnya pendapatan masyarakat di sektor industri skala kecil hingga menengah, peternakan, perikanan, UMKM jasa seperti laundry dan makanan minuman.

"Metodologi yang digunakan CELIOS adalah input-output dengan baseline konsumsi listrik dan dampak berganda ke ekonomi secara makro," terang Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, kepada Tirto, Selasa (23/6/2026).

Kerugian yang harus ditanggung warga tidak sedikit. Oleh karena itu, Bhima menuntut PLN untuk segera memberikan kompensasi kepada tiap rumah tangga.

"Bisa berupa diskon tarif listrik selama 6 bulan sesuai kerugian yang ditimbulkan per pelanggan," sambungnya.

Hitungan berbeda disajikan pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyaki. Menurutnya, Jawa dan Bali menghasilkan PDB sekitar 846 miliar dolar Amerika Serikat (AS) per tahun atau sekitar Rp15.109,6 triliun (asumsi kurs Rp17.859 per dolar AS). Angka itu setara dengan sekitar 2,3–3,4 miliar dolar AS aktivitas ekonomi (sekitar Rp41,08–Rp60,72 triliun) setiap hari, atau 97 juta dolar AS (sekitar Rp1,73 triliun) per jam.

"Jadi ketika listrik padam di seluruh kawasan ini selama dua jam, sekitar 190 juta dolar AS (sekitar Rp3,39 triliun) aktivitas terancam, sebelum menghitung dampak kemanusiaannya, kata Yayan dalam risetnya.

Batu Bara Jadi Biang Kerok

Pemadaman bergilir yang terjadi pekan lalu mendapat sorotan dari Chief Executive Officer dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Fabby menilai pemadaman bergilir pekan lalu terjadi karena masalah kekurangan pasokan batu bara di lebih dari 70 persen PLTU di sistem Jawa-Bali. Dengan demikian, pasokan daya harus dikurangi sambil menunggu kedatangan stok baru. Karena kekurangan pasokan ini, HOP kebanyakan PLTU di Jawa-Bali hanya tersisa kurang dari 10 hari.

"Karena adanya hari operasi pembangkit atau cadangan batu bara yang tidak dalam kondisi aman, maka PLTU-PLTU tersebut bekerja atau beroperasi di bawah daya mampu maksimalnya. Oleh karena itu, ada defisit pasokan listrik di sistem Jawa-Bali," ungkapnya melalui sambungan telepon kepada Tirto, dikutip Rabu (24/6/2026).

Pernyataan Fabby berkorelasi dengan pengakuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemerintah terkait masalah pemadaman bergilir. Pemerintah dan PLN menyatakan penyebab pemadaman bergilir dipicu tiga faktor, yakni kondisi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG); kedua, masalah pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PLN untuk proses pencampuran (blending); dan ketiga, aspek pemeliharaan (maintenance) fasilitas pembangkit dan jaringan listrik.

"Dan tadi, sama-sama Dirut PLN juga sudah kita bedah, ada tiga masalah. Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal. Yang kedua itu adalah pemenuhan terhadap batu bara high calorie yang medium," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Meski begitu, Bahlil menegaskan, secara umum volume pasokan batu bara dinilai mencukupi. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang untuk memasok sekitar 180-190 juta ton batu bara bagi PLN. Adapun kontrak yang telah diteken PLN dengan para pemasok mencapai sekitar 134 juta ton.

Namun, Bahlil mengakui PLN mengalami masalah pasokan batu bara berkalori menengah untuk mendukung operasional pembangkit. Selain itu, ketersediaan batu bara berkalori tinggi di Indonesia semakin menipis, sementara produksi batu bara nasional mayoritas berada di kategori lebih rendah. Namun, ia mengklaim hal itu sudah tidak jadi masalah.

"Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," jelas Bahlil.

Di sisi lain, PT PLN (Persero) berjanji membenahi tata kelola rantai pasok energi primer sekaligus memperkuat keandalan pembangkit listrik, baik milik perseroan maupun mitra sebagai solusi masalah pemadaman bergilir. Mereka juga melakukan perbaikan 24 jam nonstop agar keandalan listrik lebih baik. PLN pun meminta maaf atas kejadian pemadaman bergilir.

"Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut," ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Melihat dampak kekurangan batu bara bagi kebutuhan listrik Indonesia, Yayan menilai kondisi ini mencerminkan masih besarnya ketergantungan Indonesia kepada batu bara. Hal ini tidak mengherankan karena harga listrik yang diproduksi dari batu bara memiliki harga paling murah.

"Kita kan hanya 2 sampai 3 sen per KWH. Kenapa kok kita seperti itu? Ya, karena memang kita itu dengan banyaknya produksi batu bara, ya memang daripada dijual, ya udah, kita bikin PLTU. PLTU-nya terus ditambah. Nah kemudian harga listriknya gimana? Harga listriknya jadi murah," katanya kepada Tirto, dikutip Rabu (24/6/2026).

Di sisi lain, mekanisme kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang selama ini menjadi instrumen utama untuk menjamin kebutuhan batu bara di dalam negeri juga tidak berjalan efektif ketika harga batu bara dunia melonjak.

Saat ini, harga batu bara untuk kebutuhan DMO masih berada di kisaran 70 dolar AS per ton. Sementara, harga batu bara di pasar internasional bergerak jauh lebih tinggi, berkisar 85 dolar AS hingga lebih dari 120 dolar AS per ton untuk kalori menengah. Selisih harga tersebut dinilai menciptakan insentif yang lebih besar bagi perusahaan untuk menjual produknya ke luar negeri.

"Indonesia memang masih sangat bergantung pada batu bara karena listrik dari PLTU merupakan yang paling murah dan menjadi penopang industri. Persoalannya, ketika harga ekspor jauh lebih tinggi dibanding harga DMO, pasokan untuk dalam negeri menjadi terancam," kata Yayan.

Selain persoalan harga, pemerintah juga dinilai belum memiliki sistem monitoring rantai pasok batu bara yang mampu mendeteksi lebih dini potensi kekurangan pasokan di pembangkit.

Sebagai contoh, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Namun, perusahaan listrik pelat merah itu hanya mampu mengamankan kontrak sekitar 134 juta metrik ton. Hal inilah yang mengakibatkan cadangan pasokan pembangkit turun hingga sekitar 10 hari, jauh di bawah batas minimum operasional 25 hari.

"Ini menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan inventori dan pengawasan pasokan. Kita eksportir batu bara terbesar, tetapi justru menghadapi risiko pemadaman karena stok untuk pembangkit kurang," ujarnya.

Dengan kondisi saat ini, Yayan menilai ketergantungan Indonesia terhadap batu bara masih akan berlangsung dalam jangka panjang. Selain karena biaya pembangkitan yang relatif murah, batu bara juga menjadi penopang kebutuhan listrik bagi sektor industri dan proyek hilirisasi yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Transisi ke Energi Terbarukan demi Kedaulatan

Senada dengan Yayan, Bhima juga menilai Indonesia terlalu bergantung pada batu bara dan belum memiliki sistem kelistrikan yang lebih tangguh. Pemerintah, kata Bhima, seharusnya bisa menghindari aksi pemadaman listrik massal apabila lebih serius mengurangi dominasi batu bara dalam bauran energi nasional dan mempercepat pengembangan energi terbarukan.

"Blackout seharusnya tidak terjadi jika pemerintah mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara," kata Bhima.

Kementerian ESDM mencatat, hingga April 2026 produksi listrik nasional mencapai 165,51 TWh, dengan 64,87 persen di antaranya dicukupi dengan tenaga batu bara. Sementara itu, gas hanya 13 persen, BBM sebesar 3,38 persen dan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 17,89 persen.

Bhima menambahkan, dominasi pembangkit berbasis batu bara menimbulkan beban ekonomi yang tidak kecil bagi negara. Salah satu contohnya terlihat dari kewajiban PLN membayar listrik yang tidak terserap dari pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP). Berdasarkan laporan keuangan PLN, dalam lima tahun terakhir terdapat sekitar Rp150 triliun dana yang terpakai untuk membayar listrik yang tidak digunakan akibat kondisi kelebihan pasokan atau oversupply. Hal ini dinilai sebagai pemborosan yang berujung membebani negara.

Bhima menilai pemerintah perlu menjadikan gangguan pasokan listrik yang terjadi saat ini sebagai momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan energi nasional. Tanpa perubahan yang lebih progresif menuju energi terbarukan dan perbaikan infrastruktur jaringan listrik, risiko gangguan pasokan listrik diperkirakan akan terus membayangi sistem ketenagalistrikan Indonesia.

"Peristiwa ini harus menjadi peringatan bahwa ketahanan energi tidak cukup hanya mengandalkan batu bara. Sistem kelistrikan harus mulai dibangun lebih beragam dan lebih siap menghadapi risiko di masa depan," kata Bhima.

Meski begitu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menilai, semakin bertambahnya porsi EBT sebagai tenaga utama pembangkit listrik mencerminkan bahwa upaya transisi energi terus berjalan.

"Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan yang sama, Darmawan menyatakan PLN telah menggarap proyek pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas sekitar 22,57 gigawatt (GW), sebagai realisasi dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Adapun dalam RUPTL PLN 2025–2034, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebesar 76 persen dari target penambahan tersebut berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

"Dalam RUPTL itu, 76 persennya berbasis energi baru terbarukan dan juga baterai energy storage system, yaitu 52,8 GW,” ujar Darmawan.