tirto.id - Pemerintah tengah menginvestigasi kemunculan makalah ilmiah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih Nobel Perdamaian 2026. Makalah tersebut bahkan mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengonfirmasi pihaknya masih mendalami keabsahan dokumen tersebut.
"Lagi diinvestigasi," kata Qodari di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Makalah setebal 69 halaman itu berjudul: "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth".
Dokumen tersebut diunggah ke platform Social Science Research Network (SSRN) pada 31 Maret 2026. Namun dokumen tersebut baru menjadi sorotan luas setelah dibahas oleh sebuah akun di platform X pada 5 Agustus 2026.
Nama Prabowo Tercantum Sebagai Penulis Pertama
Prabowo tercantum sebagai penulis pertama dengan afiliasi Presiden Republik Indonesia, dari total sepuluh nama penulis yang tertera dalam naskah. Dua nama penulis lain yang teridentifikasi warganet adalah Dian Damayanti, yang mencantumkan gelar profesor doktor dengan afiliasi European Alliance for Innovation dan Universitas Borobudur Jakarta, serta Ashar Sunarso yang mencantumkan afiliasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Identitas tujuh penulis lain dalam naskah tersebut belum dapat dipastikan.
Kemunculan makalah itu memicu kecurigaan warganet yang menemukan sejumlah indikasi bahwa naskah dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI), mulai dari desain ilustrasi bergaya AI hingga sisa teks perintah (prompt) yang diduga masih tertinggal dalam dokumen. Berdasarkan penelusuran warganet menggunakan alat pendeteksi AI, dokumen itu disebut memiliki tingkat deteksi konten AI hingga 93 persen.
Klarifikasi Kemendagri dan Bantahan IPDN
Dalam makalah tersebut, turut dilampirkan surat berkop Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Nomor ND/KIE/001/I/2026.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irawan, mengaku pihaknya masih mengecek kebenaran surat dalam makalah tersebut.
"Itu kan tidak hanya dari Kemendagri, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa kita pastikan dulu," kata Benni di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dalam makalah tersebut, ada juga surat yang menggunakan kop Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Benni, IPDN juga sudah membantah.
"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN, kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," ucap dia.
Terkait dengan adanya dugaan nama pegawai Kemendagri yang masuk dalam makalah tersebut, Kemendagri sedang melakukan klarifikasi internal.
"Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di dirjen polpum, nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal (Dirjen Polpum Akmal Malik). Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," imbuhnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































