Indeks Perludem

Perludem menilai KPU pasti sudah memperhitungkan usulan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, melalui simulasi dan kalkulasi teknis.

Koalisi masyarakat sipil mengirimkan surat keberatan tentang Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P tahun 2021.

Pilkada 2020 sudah semestinya ditunda. Alasan pertama pandemi belum reda; kedua ia potensial melanggar HAM karena mempertaruhkan nyawa.

Menggelar pilkada tahun 2020, bisa dibilang, adalah misi yang nyaris mustahil.

Efek ekor jas di pemilihan presiden tak berdampak pada perolehan suara pemilu legislatif.

Soal teknologi yang akan digunakan dalam e-rekapitulasi, KPU tak boleh menganggap enteng masalah ini.

Perludem mengusulkan ada revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Tujuannya untuk memasukkan peraturan yang melarang mantan koruptor maju ke pilkada. 

Bawaslu punya wewenang mengadili soal administrasi pemilu terkait posisi Cawapres 01, Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

"Ada polarisasi dan keterbelahan dalam kelompok masyarakat yang luar biasa," kata Fadli.

Perludem menilai rekonsiliasi elite politik setelah pemilu 2019 tidak akan berdampak positif ke publik jika bentuknya hanya bagi-bagi kursi jabatan. 

Kasus di Selangor, Malaysia, adalah menggelembungkan suara via pemilih siluman, diduga buat memenangkan salah satu caleg.

Menulis tangan ratusan formulir, meneken ratusan berkas, meladeni kemarahan calon pemilih: petugas KPPS dituntut bekerja cuma dalam sehari.

Perludem menyebut dibandingkan Pemilu 2004, 2009, dan 2014, para petugas penyelenggara Pemilu yang menjadi korban tahun ini paling banyak.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai pelaporan ke Bareskrim Polri salah alamat, karena lembaganya pemantau pemilu, bukan lembaga survei.

Perludem sebut proses penghitungan suara bisa didokumentasikan melalui foto atau video.

Titi meminta para elit politik tidak memprovokasi pemilih selama masa tenang Pemilu ini. 

Perludem meminta KPU peserta Pemilu 2019 berkolaborasi untuk mendistribusikan informasi soal teknis pencoblosan kepada masyarakat.

Pendataan keluarga karyawan BUMN berusia di atas 17 tahun diklaim hanya untuk registrasi peluncuran LinkAja.

Perludem menilai langkah pemerintah mengundur jadwal acara puncak HUT BUMN menjadi setelah hari pencoblosan Pemilu 2019 merupakan yang tepat. 

Perludem mendesak Dinas Dukcapil di semua daerah mempermudah para pemilih, yang belum memiliki e-KTP, untuk mendapatkan surat keterangan (suket).