Indeks Perludem

Bawaslu punya wewenang mengadili soal administrasi pemilu terkait posisi Cawapres 01, Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

"Ada polarisasi dan keterbelahan dalam kelompok masyarakat yang luar biasa," kata Fadli.

Perludem menilai rekonsiliasi elite politik setelah pemilu 2019 tidak akan berdampak positif ke publik jika bentuknya hanya bagi-bagi kursi jabatan. 

Kasus di Selangor, Malaysia, adalah menggelembungkan suara via pemilih siluman, diduga buat memenangkan salah satu caleg.

Menulis tangan ratusan formulir, meneken ratusan berkas, meladeni kemarahan calon pemilih: petugas KPPS dituntut bekerja cuma dalam sehari.

Perludem menyebut dibandingkan Pemilu 2004, 2009, dan 2014, para petugas penyelenggara Pemilu yang menjadi korban tahun ini paling banyak.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai pelaporan ke Bareskrim Polri salah alamat, karena lembaganya pemantau pemilu, bukan lembaga survei.

Perludem sebut proses penghitungan suara bisa didokumentasikan melalui foto atau video.

Titi meminta para elit politik tidak memprovokasi pemilih selama masa tenang Pemilu ini. 

Perludem meminta KPU peserta Pemilu 2019 berkolaborasi untuk mendistribusikan informasi soal teknis pencoblosan kepada masyarakat.

Pendataan keluarga karyawan BUMN berusia di atas 17 tahun diklaim hanya untuk registrasi peluncuran LinkAja.

Perludem menilai langkah pemerintah mengundur jadwal acara puncak HUT BUMN menjadi setelah hari pencoblosan Pemilu 2019 merupakan yang tepat. 

Perludem mendesak Dinas Dukcapil di semua daerah mempermudah para pemilih, yang belum memiliki e-KTP, untuk mendapatkan surat keterangan (suket).

Titi menegaskan, ajakan golput sah-sah saja asalkan tidak menggunakan tindak kekerasan, intimidasi, atau iming-iming uang.

KPU mencatat sebanyak 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. Ironi di tengah seruan untuk tidak golput.

Pandangan politik praktis ASN agar tak diumbar ke publik, cukup disalurkan di bilik suara.

Perludem menilai Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7/2017 Pasal 277 ayat 1.

"Polisi dan KPU bisa mengedepankan aspek intelijen untuk mencegah terjadinya berita hoaks, KPU itu harus antisipatif."

Bawaslu tidak punya dasar hukum. Malah menciptakan norma baru. Putusan MK berbicara tentang syarat pencalonan, bukan syarat calon terpilih.

Bawaslu seharusnya tidak perlu bingung mengeluarkan kebijakan terhadap OSO dengan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang ketum parpol rangkap jabatan anggota DPD.