Indeks Perludem

Titi menegaskan, ajakan golput sah-sah saja asalkan tidak menggunakan tindak kekerasan, intimidasi, atau iming-iming uang.

KPU mencatat sebanyak 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. Ironi di tengah seruan untuk tidak golput.

Pandangan politik praktis ASN agar tak diumbar ke publik, cukup disalurkan di bilik suara.

Perludem menilai Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7/2017 Pasal 277 ayat 1.

"Polisi dan KPU bisa mengedepankan aspek intelijen untuk mencegah terjadinya berita hoaks, KPU itu harus antisipatif."

Bawaslu tidak punya dasar hukum. Malah menciptakan norma baru. Putusan MK berbicara tentang syarat pencalonan, bukan syarat calon terpilih.

Bawaslu seharusnya tidak perlu bingung mengeluarkan kebijakan terhadap OSO dengan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang ketum parpol rangkap jabatan anggota DPD.

Perludem mendorong KPU segera membuka daftar riwayat hidup caleg.

"Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun." (Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Pemilih luar negeri berpotensi memilih dua kali dalam Pemilu 2019. Ada pula kritikan soal metode pemilihan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Menurut Titi, ada sejumlah kelompok rentan yang terancam hak pilihnya pada pemilu 2019.

Koalisi gabungan ICW, SPD, Kode Inisiatif dan Perludem melakukan survei dengan responden para ahli bidang pemilu untuk mengukur kinerja KPU dan Bawaslu dalam satu tahun terakhir.

Sistem noken adalah sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk provinsi Papua.

"Calon tunggal di (Pilkada) Indonesia terjadi di daerah yang jumlah pemilihnya besar. Lalu kekuatan parpolnya cukup terdistribusi dengan baik,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sumarno menegaskan bahwa posisi KPU DKI berusaha untuk menjaga independensi di tengah isu yang menyudutkan KPU DKI yang memihak salah satu pasangan calon di Pilkada DKI.

Ketentuan cuti untuk calon petahana yang maju pilkada bertujuan mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ketentuan ini sempat dipersoalkan Ahok dengan cara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni menilai revisi Undang-Undnag UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah semakin mendesak. Pasalnya, tahapan pelaksanaan pilkada akan dimulai bulan Mei mendatang.