KPU DKI Jakarta Berusaha Jaga Independensi

tirto.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Sumarno menegaskan bahwa posisi KPU DKI berusaha untuk menjaga independensi di tengah isu yang menyudutkan KPU DKI yang memihak salah satu pasangan calon di Pilkada DKI.

"Komitmen kami dari kami terpilih adalah mengutamakan independensi. Artinya tidak mendukung pada pasangan calon nomor 2, maupun pasangan calon nomor 3," jelas Sumarno saat dihubungi via telpon kepada Tirto, Senin (13/3/2017).

Pernyataan Sumarno tersebut diucapkan sebagai sikap KPU Provinsi DKI Jakarta menjawab berbagai isu yang berkembang soal pertemuan KPU DKI dengan tim pemenangan pasangan calon nomor 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Selain Sumarno dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh komisioner KPU DKI lain bernama Dahlia Umar dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti. Pertemuan tersebut, terjadi di sebuah hotel di kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Kamis (9/3/2017).

"Sekali lagi saya pastikan bahwa pertemuan oleh tim pemenangan itu posisi kami hanya memberikan materi tentang tata cara dan aturan kampanye putaran kedua. Selain saya ada juga Bu Mimah dan Bu Dahlia di sana," jelas Sumarno.

Sumarno pun menerangkan bila sebagai penyelenggara demokrasi, KPU perlu melakukan sosialisasi tata cara penyelenggaraan Pilkada putara kedua ke seluruh pihak. Tujuannya, jelas Sumarno, KPU DKI berharap nantinya ada progres partisipasi pemungutan dan perhitungan suara.

Dia juga menjelaskan bahwa isi materi yang disampaikan KPU dalam acara tersebut antara lain soal proses pendaftaran pemilih berlangsung sejak 6 Maret 2017 lalu sampai 13 Maret 2017. Sedangkan pada Senin (13/3/2017), pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 22-28 Maret 2017.

Sosialiasai lainnya yang dilakukan adalah pengumuman DPT di PPS pada 7 sampai 19 April 2017. Sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 19 April sampai 1 Mei 2017, penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan.

"Nah kami juga membahas pada tanggal 5 sampai 6 Mei dan terakhir Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan MK paling lama tiga hari setelah putusan MK dibacakan," jelas Sumarno.

Dia pun menguatkan argumentasinya dengan merencanakan sosialisasi kepada tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno menerangkan mekanisme pemilihan tersebut.

KPU DKI Seharusnya Selenggarakan Acara Sosialisasi Secara Terbuka

Mengenai tudingan keberpihakan KPU DKI Jakarta terhadap salah satu calon juga pernah dituduhkan di dua peristiwa sebelumnya. Peristiwa pertama terjadi saat adanya pertemuan Sumarno dengan Calon Gubernur nomor urut satu Anies Baswedan saat diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 29, Kalibata, Pancoran.

Tinjauan di TPS itu telah terang-terangan dibantah Sumarno mengenai pertemuan yang terencana. Namun berbagai tudingan menyudutkan dia dan Anies Baswedan, salah satunya berasal dari Ketua (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) DKPP Jimly Asshiddiqie.

"Ini sama saja dengan pertemuan kami yang tidak sengaja dengan salah satu pasangan calon pada bulan Februari lalu saat PSU. Padahal saya tidak sengaja bertemu. Tapi alhamdulillah sudah berlalu dengan penjelasan yang baik," jelas Sumarsono.

Begitupun juga kata Sumarno dengan adanya aksi walkout yang terjadi pada Minggu (4/3/2017) lalu di Hotel Borobudur. Sebagai informasi, kala itu pasangan Basuki-Djarot diundang ke sebuah acara pengukuhan putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Sayang, saat sampai di lokasi tidak ada tanda-tanda acara akan dimulai. Ternyata acara dimulai tidak tepat waktu alias molor hampir satu jam dan hal itu tidak diketahui oleh pasangan Basuki-Djarot.

Namun, Sumarno telah meyakini kasus itu telah tuntas dengan damai dan permintaan maaf dari pihak KPU DKI.

"Sudah selesai yang itu. Alhamdulillah. Semoga tuduhan yang baru soal pertemuan dengan KPU DKI dan Bawaslu DKI membahas sosialisai akan berakhir damai juga," tutur Sumarno.

Meskipun begitu, berbeda dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurut Titi, ke depannya saat akan melakukan sosialisasi apapun hindari pertemuan tertutup bagi pewarta. Sebab, menimbulkan spekulasi negatif yang muncul bila pertemuan tertutup dan diselenggarakan bukan di kantor KPU DKI.

"Kalau bisa besok-besok jangan bertemu dengan agenda tertutup dari media. Kalau sifatnya hanya sosialisasi. Kalau hanya sosialisasi pun bisa kan dilakukan di kantor KPU DKI. Kalau misalkan banyak massanya enggak cukup undang juga paslon lain dan dibuat di hotel atau di lapangan. Jadi sama-sama adil," jelas Titi Anggraini saat dikonfirmasi, Senin (13/3/2017).

Selain itu, Titik pun tak lupa dengan peristiwa yang terjadi saat PSU di TPS 29 Kalibata lalu pada Minggu, 19 Februari 2017. Saat itu, adanya pertemuan dengan salah satu calon Gubernur. Meskipun, kata Titi hal itu sebagai ketidaksengajaan, namun stigma kecurigaan tidak bisa ditepis begitu saja.

"Ini juga yang menjadi perhatian adalah PSU lalu kan. Kalau saya jadi beliau lebih baik saya mempercepat inspeksi dadakan. Karena nanti dampaknya enggak enak buat saya. Karena apapun yang dilakukan di Pilgub DKI saat ini jelas menyita perhatian publik," pungkas Titi Anggraini.