Dimeitry Marilyn

Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

Nazaruddin Mengaku Mengenal Adik Adhyaksa Dault
Hukum
Senin, 29 Mei 2017

Nazaruddin Mengaku Mengenal Adik Adhyaksa Dault

Nazaruddin mengaku mengenal Adirusman Dault yang merupakan adik dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault.
Narogong Pernah Dilempar Piring oleh Irman Soal Lelang E-KTP
Hukum
Senin, 29 Mei 2017

Narogong Pernah Dilempar Piring oleh Irman Soal Lelang E-KTP

Dalam kesaksian di sidang e-KTP ke-18, pengusaha Andi Narogong mengaku pernah dilempar piring oleh mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, Senin (29/5/2017).
Andi Narogong Mengaku Menyuap Pejabat Kemendagri $1,5 Juta
Hukum
Senin, 29 Mei 2017

Andi Narogong Mengaku Menyuap Pejabat Kemendagri $1,5 Juta

Andi Agustinus alias Andi Narogong mengaku pernah memberikan duit suap senilai 1,5 juta dolar AS kepada Irman, mantan pejabat Kemendagri yang menjadi salah satu terdakwa korupsi e-KTP. 
Andi Narogong Beberkan Alasan Tertarik Ikut Lelang E-KTP
Hukum
Senin, 29 Mei 2017

Andi Narogong Beberkan Alasan Tertarik Ikut Lelang E-KTP

Salah satu panitia lelang e-KTP Andi Agustinus atau Andi Narogong menjelaskan alasan perusahaannya, PT Cahaya Wijaya Kusuma, pernah berniat mengikuti lelang e-KTP.
Menteri Eko Siap Bantu KPK Terkait Kasus Suap BPK-Kemendes
Hukum
Sabtu, 27 Mei 2017

Menteri Eko Siap Bantu KPK Terkait Kasus Suap BPK-Kemendes

KPK telah menetapkan dua pejabat Kemendes PDTT sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Eko Putro Tak Menyangka Irjen Kemendes Ditangkap KPK
Hukum
Sabtu, 27 Mei 2017

Menteri Eko Putro Tak Menyangka Irjen Kemendes Ditangkap KPK

Menurut Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Sugito adalah sosok pejabat yang menjadi motor penggerak pemberantasan korupsi di kementeriannya sebelum tertangkap KPK.
Menteri Desa Eko Putro Pastikan Ruangan Stafnya Disegel KPK
Hukum
Jumat, 26 Mei 2017

Menteri Desa Eko Putro Pastikan Ruangan Stafnya Disegel KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BPK RI dan Kementerian Desa PDTT hari ini. Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo membenarkan satu ruangan stafnya disegel penyidik KPK.
Korupsi Helikopter AW-101 Libatkan Tiga Tersangka dari AU
Hukum
Jumat, 26 Mei 2017

Korupsi Helikopter AW-101 Libatkan Tiga Tersangka dari AU

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengumumkan kasus pembelian Helikopter AgustaWestland (AW) 101 diduga merugikan negara sebesar Rp220 miliar. Penyidik POM TNI sudah menetapkan tiga tersangka dari TNI AU di kasus ini.
Tjahjo Akui Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Belum Lapor Program
Politik
Jumat, 26 Mei 2017

Tjahjo Akui Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Belum Lapor Program

Dari pengakuan Tjahjo, sampai saat ini tim sinkronisasi belum melaporkan beberapa program Anies-Sandiaga ke dalam program perubahan APBD DKI 2018.
DNA Korban Dicek untuk Pastikan Pelaku Bom Kampung Melayu
Hukum
Kamis, 25 Mei 2017

DNA Korban Dicek untuk Pastikan Pelaku Bom Kampung Melayu

Dari informasi yang diterima Kombes Argo, polisi tengah memastikan pelaku pemboman Kampung Melayu melalui pemeriksaan sampel DNA para korban.
Jokowi Sampaikan Belasungkawa atas Korban Bom Kampung Melayu
Hukum
Kamis, 25 Mei 2017

Jokowi Sampaikan Belasungkawa atas Korban Bom Kampung Melayu

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyampaikan belasungkawa Presiden Jokowi atas peristiwa bom di Kampung Melayu. Presiden juga ingin memastikan semua korban sudah mendapatkan perawatan.
Teten Masduki Jenguk Korban Bom Kampung Melayu
Hukum
Kamis, 25 Mei 2017

Teten Masduki Jenguk Korban Bom Kampung Melayu

Staf Khusus Kepresidenan Teten Masduki menjenguk korban ledakan bom Kampung Melayu. "Memastikan kondisi korban," katanya.
Jurnalis Tidak Diizinkan Memasuki RS Premier
Hukum
Kamis, 25 Mei 2017

Jurnalis Tidak Diizinkan Memasuki RS Premier

Salah seorang korban bom Kampung Melayu bernama Jihan baru saja pulang dari kuliah malam.
Korban Investasi Pandawa Group Lakukan Verifikasi Data PKPU
Hukum
Rabu, 24 Mei 2017

Korban Investasi Pandawa Group Lakukan Verifikasi Data PKPU

Korban investasi bodong Pandawa Group lakukan verifikasi data PKPU. Mereka berharap uang yang kadung diinvestasikan dapat kembali.
Penyuap Pejabat Bakamla Bersyukur Usai Terima Vonis Ringan
Hukum
Rabu, 24 Mei 2017

Penyuap Pejabat Bakamla Bersyukur Usai Terima Vonis Ringan

Terdakwa penyuap 4 pejabat Bakamla RI, Fahmi Darmawansyah bersyukur usai menerima vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dia juga mensyukuri penolakan permohonannya jadi Justice Collaborator KPK sebab tak harus buka aib orang lain demi meringankan hukuman.
Penyuap 4 Pejabat Bakamla Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara
Hukum
Rabu, 24 Mei 2017

Penyuap 4 Pejabat Bakamla Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Pengusaha Fahmi Darmawansyah menerima vonis hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap 4 pejabat Bakamla RI terkait proyek monitoring satellite. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Patrialis Akbar Akan Segera Jalani Persidangan
Hukum
Selasa, 23 Mei 2017

Patrialis Akbar Akan Segera Jalani Persidangan

KPK sudah melimpahkan berkas perkara kasus suap dengan tersangka bekas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ke kejaksaan. Tak lama lagi, Patrialis akan segera menjalani persidangan.
Ahok Mencabut Pengajuan Banding
Hukum
Senin, 22 Mei 2017

Ahok Mencabut Pengajuan Banding

Ahok mencabut pengajuan banding. Keluarga tak ingin memperpanjang kasus ini.
Pelaksana Proyek Bakamla Mengaku Terima Rp1 M dari Kabakamla
Hukum
Senin, 22 Mei 2017

Pelaksana Proyek Bakamla Mengaku Terima Rp1 M dari Kabakamla

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo mengaku menerima duit Rp1 miliar dari Kabakamla Arie Soedewo.
Pengacara Sebut Penangguhan Penahanan Ahok Punya Alasan Kuat
Hukum
Senin, 22 Mei 2017

Pengacara Sebut Penangguhan Penahanan Ahok Punya Alasan Kuat

Pihak kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganggap penangguhan penahanan Ahok memiliki dasar hukum yang kuat meski mereka membatalkan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.