tirto.id - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Santoso menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kepolisian untuk mengedepankan aspek intelejen demi mengantisipasi kabar hoaks ke depannya.
Apalagi, ujarnya, saat ini tengah marak beredar kabar hoaks tentang tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos, beberapa waktu lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Harusnya ke depan KPU jangan hanya melaporkan ke polisi. Tapi polisi dan KPU bisa mengedepankan aspek intelijen untuk mencegah terjadinya berita hoaks, berita seperti ini ke depan. Jadi bukan menunggu, tapi KPU itu harus antisipatif," kata Topo usai acara Catatan Awal Tahun: Refleksi 2018, Meneropong 2019", di D Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).
Topo menjelaskan, KPU memang menjadi pihak yang sangat dirugikan dari kasus pencoblosan surat suara hoaks tersebut, hal itu karena kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu terus dipertanyakan oleh semua pihak.
Maka dari itu, lanjutnya, KPU memerlukan penanganan yang cepat serta penindakan yang tegas sesuai dengan hukum terhadap pelaku. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, dampak buruk hoaks terhadap Pemilu 2019 setidaknya dapat diminimalisir.
"Kalau ini bisa diatasi diproses pelakunya dihukum, yang terlibat diberi sanksi, menurut saya bisa diminimalisir," terangnya.
Namun, apabila hal tersebut beserta pencegahannya tidak dilakukan, Topo menilai peluang munculnya hoaks serupa akan meningkat serta terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap KPU.
"Kalau tidak, maka ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan ke depan mungkin bisa terjadi lagi berita-berita seperti itu," tutur dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
