tirto.id - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mempertanyakan wacana rekonsiliasi usai Pemilu 2019 yang kerap dilontarkan sejumlah elite politik.
Ajakan rekonsiliasi usai Pemilu 2019 selama ini kerap disampaikan para politikus kubu Jokowi-Ma'ruf sebagai ajakan "berdamai" dengan kubu Prabowo-Sandiaga.
"Rekonsiliasi itu dalam bentuk apa?" Kata Fadli saat ditemui usai diskusi di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019) sore.
Fadli khawatir wacana rekonsiliasi setelah Pemilu 2019 hanya untuk formalitas dan ajang bagi-bagi kursi kekuasaan saja.
"Kalau hanya manis di bibir saja, dan hanya berujung pada pembagian jabatan, kita sebagai publik dan masyarakat tak akan mendapat apa-apa," ujar Fadli.
Dia juga memperkirakan polarisasi dan keterbelahan masyarakat karena kontestasi politik di Pilpres 2019 masih akan tetap berlanjut hingga Oktober 2019 atau saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden baru.
"Saya mengira, tapi mudah-mudahan tidak terjadi, hiruk pikuk masih akan terus berlangsung paling tidak sampai September atau Oktober 2019. Ini proses perhitungan suara masih berjalan. Rekapitulasi suara masih berjalan. KPU menyebut selesai paling lama 22 Mei 2019," kata dia.
Fadli menilai ada kemungkinan besar hasil pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 akan memicu sengketa di Mahkamah Konstitusi.
"Masih ada jeda 2-3 bulan, menjelang pelantikan anggota DPR yang baru dan pelantikan Presiden di Oktober 2019. Ada waktu yang cukup panjang dan ruang yang cukup besar, untuk diisi dengan hal-hal yang harus dibicarakan dalam konteks transisi kepemimpinan bangsa," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
