Indeks Pembubaran Hti

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil menekankan pada semua anggota Ansor dan Banser untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada persekusi terkait beredarnya daftar anggota HTI.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 seharusnya tidak berbuntut panjang kepada anggota-anggota HTI.

Pihak rektorat ISI mengatakan pembatasan pengaruh paham HTI menghindari upaya memberangus kebebasan.

Fahri mengatakan presiden bisa digulingkan karena peredaran dokumen yang memuat nama-nama anggota, pengurus, dan simpatisan HTI.

HTI melakukan kaderisasi ke kampus. Cara ini sudah dijalani organisasi politik tersebut sejak Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1983.

Ada kekhawatiran orang-orang yang terkait HTI menjadi sasaran diskriminasi setelah beredar dokumen yang memuat sekitar 1.300-an orang yang tercantum sebagai pengurus, anggota, dan simpatisan HTI di 34 provinsi.

Usai badan hukumnya dicabut, organisasi politik HTI sangat mungkin dalam pengawasan ketat setelah beredar dokumen yang dituding memuat pengurus, anggota, dan simpatisan HTI.

Perppu Ormas melanggar hak kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta makin menguatkan ancaman terhadap kelompok yang dituduh melakukan penodaan agama.

Dalam menyelidiki ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Polri berkoordinasi dengan Kemenkumham dan Kemenkopolhukam.

Setyo Wasisto menegaskan bahwa para mantan aktivis HTI tidak boleh lagi berdakwah menyusul dibubarkannya organisasi itu.

PPP menilai pembubaran ormas HTI oleh pemerintah menjadi hikmah bagi aktivis pergerakan lainnya untuk tidak bertentangan dengan NKRI.

Kontras menyatakan penerbitan Perppu Ormas merupakan sebuah wujud ketidakmampuan pemerintah dalam rangka menangani Ormas radikal.

Faozan menyatakan apabila HTI ingin tetap berada di Indonesia harus tetap sejalan dengan Pancasila dan NKRI.

Menurut Araf, Perppu Ormas bisa menjadi bom waktu untuk menciptakan kekacauan lebih lanjut yang tidak hanya menyasar Ormas radikal.

Mabes Polri menyatakan akan membubarkan aksi demonstrasi para pendukung HTI dan tidak akan menerima surat pemberitahuan unjuk rasanya.

Saat ditanyakan soal kemungkinan bagi ormas lain untuk dibubarkan, Presiden Jokowi menegaskan lebih baik membahasnya satu persatu terlebih dahulu.

DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah mencopot atribut organisasinya usai Kemenkumham mengumumkan pembubaran ormas ini.  

Pemerintah resmi membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. HTI akan menggugat pemerintah atas keputusan ini.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia mulai tanggal 19 Juli 2017 merupakan kewenangan pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat memberi kewenangan kepada lembaga yang ditetapkan untuk membubarkan ormas yang tidak sesuai ketentuan.