Indeks Pembubaran Hti

Isi SKB tersebut berupa imbauan kepada kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota HTI.

Yusril Ihza Mahendra mengajak semua kelompok penolak Perppu Ormas berbarengan mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan satu ormas lagi akan menyusul nasib HTI dan akan dibubarkan karena menganut prinsip anti-Pancasila. Kemendagri sudah mengantongi bukti kuat pelanggaran ormas itu.

Pemerintah yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan HTI terkait Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketua GP Ansor menilai, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan tak perlu diperdebatkan lagi.

Menteri Yasonna mengatakan, pemerintah belum berencana membubarkan ormas lain. Meski sudah ada inidikasi, namun pembubaran ormas membutuhkan kajian menyeluruh.

Meskipun dirinya belum mengetahui ada PNS yang bergabung dengan HTI, namun Risma mengaku akan menindak tegas PNS yang menjadi anggota organisasi itu.

Apabila dosen atau pegawai Universitas Airlangga yang aktif di HTI tidak mau mengisi surat pernyataan keluar dari organisasi itu, maka pihak kampus terpaksa mengeluarkan mereka.

PKS juga menolak Perppu tersebut karena mekanisme penilaian sebuah ormas itu radikal atau bertentangan dengan Pancasila adalah berdasarkan pendapat subjektif pemerintah.

Massa aksi 287 yang dikoordinasi oleh Presidium Alumni 212 mulai memadati Masjid Istiqlal Jakarta.

Aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyiapkan pengalihan lalu lintas kendaraan saat aksi massa 287.

Polisi menyiagakan sekitar hampir 10.000 personel untuk mengamankan aksi yang kini dipimpin oleh Ustad Slamet Ma'arif.

Selain HTI, ormas lain yang siap mengajukan untuk judicial review Perppu Ormas adalah Muhammadiyah dan Persis.

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menyebut pejabat yang mengusulkan agar status PNS eks HTI dicabut adalah pejabat bodoh.

Zulkifli Hasan menyatakan tidak mengenal mantan aktivis HTI sehingga belum memutuskan untuk merangkul mereka.

Pengurus kwartir daerah (kwarcab) Pramuka meminta Menpora Imam Nahrowi tidak mengeneralisir kehadiran Adhyaksa Dault di acara HTI ke organisasi Pramuka.

Adhyaksa mengklaim telah menjelaskan posisi kehadirannya di acara HTI kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, BIN, dan Imam Nachrowi.

Pembekuan dana Pramuka hanya langkah awal Kemenpora, karena Ketua Pramuka diduga terlibat dalam organisasi yang sudah dilarang pemerintah, HTI.

Adanya diskriminasi atau munculnya tindakan persekusi terhadap simpatisan ormas HTI yang mengusung ideologi Khilafah tersebut tidak dibenarkan.

Pembubaran ormas tanpa mekanisme pengadilan berpotensi menciptakan diskriminasi dan persekusi terhadap anggotanya.