tirto.id - Terkait mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah ormas tersebut dibubarkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan belum memikirkan untuk merangkul mereka.
"Saya enggak kenal mereka, bagaimana mau merangkul. Belum dipikirkan, ya," kata Zulkifli di Gedung Bank Bukopin, MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017).
Meski begitu, Ketua MPR ini juga menyatakan pemerintah tidak semestinya represif kepada eks anggota HTI yang ada di Indonesia.
"Yang jelas tindakannya jangan represif. Arahkan dengan pembinaan-pembinaan. Karena tindakan represif itu dalam bentuk apapun tidak dibenarkan," kata Zulkifli.
Sebelumnya, daftar anggota eks HTI sempat tersebar ke publik. Respons atas hal itu pun bermacam-macam. Bahkan, KemenPAN-RB pun sudah mulai menyisir PNS yang diduga terafiliasi dengan HTI untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang ada.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pun sempat bersuara keras mengenai PNS eks anggota HTI. Ia mengusulkan PNS eks anggota HTI dicabut kewarganegaraannya.
"Kami usulkan dicabut kewarganegaraannya sekaligus gitu. Makanya yang mau ke Suriah di sana terus lah," kata Djarot di Balai Kota DKI, Senin (24/7/2017).
Sebab, menurut Djarot, seorang yang tidak sepaham dengan ideologi Pancasila tidak pantas untuk menjadi PNS.
"Kalau dia punya ideologi lain ya silakan mana negara yang punya ideologi yang sesuai dengan dia, pindah saja. Sekalian gitu lho, jadi kan jelas komitmen ideologis kita," ujarnya.
Berbeda dengan Djarot, GP Ansor yang juga keras menuntut HTI dibubarkan justru berkeinginan untuk merangkul eks anggota HTI.
"Jangan dimusuhi, nggak boleh. Saya meminta seluruh anggota Ansor dan Banser untuk merangkul mereka, kembali ke Ibu Pertiwi, bersama-sama memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tegak berdiri, membangun negara tercinta ini," kata Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/7/2017).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yuliana Ratnasari
