tirto.id - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menerapkan aturan kepada dosen dan pegawainya yang terlibat aktif menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengisi surat pernyataan berisi bersedia untuk keluar dari keanggoatan dan tak lagi terlibat dalam organisasi itu.
Rektor Unair Prof M Nasih mengatakan, pihaknya akan terpaksa mengeluarkan mereka dari kampus, apabila tidak mau mengisi surat pernyataan itu.
"Jika tidak mau mengisi surat pernyataan itu, maka otomatis yang bersangkutan harus keluar dari Unair," kata Rektor Unair Prof M Nasih, Rabu (2/8/2017).
Baca juga:
Surat pernyataan itu, menurut Nasih, semacam Pakta Integritas. Selain dosen dan pegawai yang menjadi anggota HTI, dirinya juga meminta seluruh dosen dan pegawai untuk mengisi surat pernyataan tersebut.
"Surat pernyataan ini untuk semua dosen dan pegawai. kami sudah siapkan, kita sudah intruksikan. kami sudah memanggil dan menanyakan kepada yang bersangkutan (dosen anggota HTI) siapa saja dosen yang ikut. Ada beberapa yang teridentifikasi, tapi hanya ikut mengaji, setelah sibuk dengan kegiatan lain mereka disuruh keluar karena kesibukan itu," tutur dia.
Dari seluruh dosen Unair, kata dia, baru satu dosen yang menjadi anggota dan pengurus HTI. Sementara dosen yang lainnya, dirinya mengaku belum mendapat bukti apapun baik itu informasi ataupun bukti lain seperti absensi hadir di kegiatan.
"Sepanjang ada buktinya, pasti kami tegur. Tapi ini belum ada bukti, jadi bagaimana bisa menindak," ujarnya dikutip dari Antara.
Baca juga:
- HTI Resmi Dibubarkan Kemenkumham
- Pengikut HTI dalam Bayang-Bayang Pengawasan
- Sejarah Kemunculan HTI Hingga Akhirnya Dibubarkan
"Mereka sudah janji untuk setia pada Pancasila. Kita terlebih dulu akan memanggil, meminta klarifikasi apakah benar atau tidak ikut organisasi seperti itu. Harus ada bukti nyata kalau memang mereka punya niatan untuk itu," kata dia.
Bukan hanya fundamentalis agama seperti HTI, ideologi lain seperti halnya komunis, sosialis ataupun kapitalis akan mendapat perlakuan yang sama. Menurut Nasih, ideologi mereka sama yakni anti Pancasila, yang membedakan hanya perjuangan yang berbeda.
"Semua yang ingin mengubah ideologi negara ya pasti kami beri sanksi sesuai dengan pernyataan mereka," ucap Nasih.
Kendati demikian, Nasih menegaskan, Unair tetap menggunakan mekanisme yang ada sebelum memberikan sanksi tegas kepada mereka yakni dengan dibina, diingatkan terlebih dahulu, jika memang tidak berubah akan dikenai sanksi tegas berupa dikeluarkan dari kampus.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
