tirto.id - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menangguhkan pencairan anggaran Rp10 miliar kepada Kwartir Nasional Gerakan Praja Muda Karana (Kwarnas Pramuka). Imam beralasan masih menunggu penjelasan Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault terkait kehadirannya di salah satu acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) — ormas yang telah dibubarkan pemerintah — pada 2013 lalu.
Saat dikonfirmasi Tirto, Adhyaksa Dault mengatakan dana yang ditangguhkan Kemenpora sedianya akan digunakan untuk kegiatan Raimuna Nasional XI yang akan diselenggarakan di Jakarta tiga pekan lagi. Adhyaksa mengatakan Raimuna Nasional XI akan dihadiri oleh 15.000 pramuka penegak dan pandega. Ia berharap Imam bijak menyikapi situasi ini. “Tak dicampuradukan lagi berlarut-larut antara kepentingan pramuka dengan hal pribadi,” ujar Adhyaksa, Senin (24/7).
Adhyaksa mengatakan telah menjelaskan kehadirannya di acara HTI kepada sejumlah tokoh di Indonesia. Termasuk kepada Imam. “Penjelasan sudah saya sampaikan ke semua, ke Bapak Presiden Jokowi, ke Bapak Wapres Jusuf Kalla, ke BIN, ke Pak Imam Nachrowi secara tertulis,” kata Adhyaksa.
Adhyaksa membantah menjadi simpatisan atau anggota HTI. Kehadirannya di acara HTI hanya sebagai undangan. Hal yang sama menurutnya juga pernah dilakukan oleh sejumlah tokoh di Indonesia, tidak terkecuali mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. “Saya hadir di acara HTI itu tahun 2013, hanya sebagai undangan, bukan simpatisan, apalagi anggota, seperti halnya Pak Din Samsuddin dan tokoh lainnya,” ujarnya.
- Baca juga: Pengikuti HTI dalam Bayang-bayang Pengawasan
Pancasila dan UUD 1945, kata Adhyaksa, adalah dasar negara yang final dan mesti dijaga bersama. Sikap ini menurutnya telah ia sampaikan berulangkali melalui media massa seperti televisi, koran, media online, media sosial, dan sejumlah forum pertemuan.
Mantan Menpora era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menduga Imam tidak mengetahui penjelasan yang telah ia sampaikan. Ia maklum sebagai pejabat negara Imam sibuk dengan berbagai kegiatan. “Saya mengerti kesibukan pejabat tinggi negara seperti beliau, orang terpandang di negeri ini,” ujar Adhyaksa.
Adhyaksa mengatakan siap menghadap Imam menjelaskan duduk perkara atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. “Mungkin menurutnya saya harus menghadap beliau secara khusus, minta restu, dan maaf padanya. Kalau itu yang diinginkan beliau maka demi kepentingan gerakan Pramuka, ke depan saya siap menghadap jika diminta menghadap olehnya,” kata Adhyaksa.
Sebelumnya Imam mengaku sengaja menangguhkan anggaran untuk Kwarnas Pramuka karena tidak ingin anggaran negara digunakan untuk kegiatan yang dilarang negara. Sikap ini menurutnya terkait kehadiran Adhyaksa di salah satu acara HTI. “Jangan sampai anggaran yang bersumber dari pajak dan rakyat kemudian dipergunakan untuk hak hak yang lain. Makanya kita harus hati-hati,” kata Imam kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/7) malam.
Menangguhkan pencairan anggaran, kata Imam, hanya salah satu langkah Kemenpora terhadap Pramuka. Ia mengatakan bukan tidak mungkin kebijakan lebih tegas akan diambil jika dikemudian hari terbukti gerakan Pramuka telah dipengaruhi ide-ide khilafah HTI. “Kalau nyata-nyata mempengaruhi secara sistemik, maka apa boleh buat. Kita harus melakukan upaya yang lebih dari sekadar melihat kemungkinan itu,” kata Imam tanpa merinci langkah tegas apa yang ia maksud.
Imam tak ambil pusing jika kebijakannya dianggap dapat mengganggu kegiatan-kegiatan Kwarnas Pramuka. Ia percaya masyarakat bisa menilai sendiri apa yang telah menjadi sikapnya. “Tapi silakan nanti masyarakat yang menilai. Karena masyarakat yang menilai kami harus hati-hati. Karena kami pilah betul masa urusan organisasi dan mana urusan individu pengurus,” ujar Imam seraya menyatakan tengah menjadwalkan pertemuan dengan Adhyaksa.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
