Indeks Ombudsman

Teguh Nugroho dilantik setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih sebulan oleh Ombudsman RI.

Adrianus Meliala meminta pada pihak terminal untuk mempertegas pemeriksaan kondisi kendaraan, supir dan fasilitas di terminal.

"Berapa jatah obat perorangan, hanya Rp1000 per orang. Apalah artinya yang 1000 di dewasa ini," ujar Adrianus.

Menurut pandangan Adrianus Meliala, Iriawan memang telah lama disiapkan untuk mengisi posisi Pj Jabar sejak dipindahkan ke Lemhanas.

Selain CCTV, Ombudsman juga menyoroti jumlah makanan yang dinilai kurang bagi para napi.

Body scanner berpotensi diskriminatif karena petugas memilih secara acak penumpang yang harus diperiksa.

Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, dengan kebijakan bebas biaya parkir saat arus mudik Lebaran, seharusnya pihak maskapai bisa menekan harga tiket lebih murah.

Pemprov DKI mengklaim telah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya membahas keputusan soal pembukaan jalan Jati Baru Raya yang harus menunggu pembangunan Skybridge selesai.  

Jika rekomendasi itu tidak dijalankan, kata Dominikus, maka "Gubernur bisa dibebastugaskan."

Ombudsman juga menemukan adanya maladministrasi pada pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi tersebut.

Ombudsman menyarankan agar membuat database terpusat untuk pengelolaan dana zakat.

Maladministrasi terjadi karena tidak ditemukan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum Permendag tersebut.

"Mereka ada sekitar enam pertanyaan ya. Ada enam pertanyaan dijawab dengan banyak tadi," kata Isnur.

"Kami mengklarifikasi berbagai hal yang kami sudah dapatkan di kepolisian untuk kemudian ya itu tadi benar atau tidaknya, kekurangan kelebihannya gitu," kata Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala.

Ombudsman akan melakukan klarifikasi ke Polda Metro Jaya setelah mendengar keterangan Novel Baswedan.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala berharap pemerintah untuk tidak lupa dengan tujuan utama merevisi UU Terorisme.

ORI DIY akan meminta penjelasan kepolisian soal langkah penindakan dan pencegahan.

Ombudsman belum menerima panggilan resmi dari DPR untuk menjelaskan temuan lembaga itu soal TKA ilegal. Tapi, Ombudsman sudah siap memaparkan temuan itu ke DPR.

Ombudsman memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar penggunaan tenaga kerja asing tidak terus bermasalah.

Ombudsman menemukan sejumlah pelanggaran terkait dengan penempatan tenaga kerja asing tidak menerima sanksi dan lepas dari pengawasan pemerintah.