tirto.id - Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta Teguh Nugroho menduga bentrokan para pedagang kaki lima (PKL) dengan personel Satpol PP di Tanah Abang pada pekan kemarin dipicu oleh ulah sejumlah preman yang masih memiliki pengaruh kuat di kawasan itu.
"Bentrok kemarin ini kami duga berasal dari kekecewaan preman karena pendapatan mereka hilang," kata Teguh saat dihubungi pada Senin (21/1/2019).
Teguh menjelaskan, berdasarkan temuan Ombudsman DKI, sejumlah preman di Tanah Abang masih berperan memastikan keamanan sejumlah PKL yang berdagang di kawasan terlarang. Para pedagang, kata dia, rutin membayar sekitar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per hari kepada preman.
Menurut dia, langkah Pemprov DKI Jakarta membangun Jembatan Penyeberangan Multiguna atau skybridge yang menampung 446 pedagang membuat pendapatan preman di Tanah Abang turun drastis. Apalagi, Teguh mencatat 50 pedagang Tanah Abang lainnya juga dipindahkan ke Blok M.
Dia memperkirakan ada sekitar 650 pedagang liar yang membayar ke preman sebelum Pemprov DKI Jakarta membangun Skybridge Tanah Abang. Dengan demikian, kini hanya ada 150-an pedagang yang memberi setoran ke para preman di Tanah Abang.
Selain itu, Teguh menambahkan, sejumlah pedagang yang tidak mendapat jatah tempat berjualan di Skybridge Tanah Abang kecewa. Dia menduga bentrokan di Tanah Abang dipicu oleh kekecewaan para preman dan sejumlah pedagang tersebut.
"Jadi berkumpulah mereka, kemudian terjadi bentrok itu," kata Teguh.
Ombudsman DKI juga menemukan indikasi aktivitas para preman di Tanah Abang dilindungi oleh sejumlah pihak.
"Dan para preman ini, itu pelindungnya siapa? Ya, banyak. Ormas-ormas, termasuk oknum Satpol PP. Dulu terjadi seperti itu. Nah, indikator-indokatornya itu masih terjadi sampai sekarang," kata Teguh.
Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lapangan, hingga saat ini memang masih banyak pedagang yang berjualan di kawasan terlarang, seperti trotoar jalan Jatibaru di bawah skybridge Tanah Abang.
Dugaan soal setoran ke preman juga dibenarkan sejumlah pedagang. Salah satu pedagang mengaku masih rutin menyetor duit Rp300 ribu setiap satu pekan sekali kepada preman.
Oleh karena itu, Teguh menyarankan Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan masalah di Tanah Abang secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pembangunan skybridge saja.
"Solusinya adalah penataan kawasan Tanah Abang secara komprehensif," ujar Teguh.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Addi M Idhom
