Indeks Ombudsman

Ombudsman RI mengkritik sulitnya publik mencari dokumen peradilan selama proses penelitian, terutama dokumen peradilan di Indonesia. Bahkan Ombudsman mengatakan beberapa dokumen administrasi ada yang tercecer.

Ombudsman merilis survei kepatuhan hukum lembaga penegak hukum tahun 2018. Hasil pemaparan menyebutkan, pemenuhan dokumen para penegak hukum dalam setiap tahapan perkara masih tergolong rendah.

Dewi Kartika menyebutkan, terdapat 93 lokasi yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan swasta dengan total luas wilayah 123,064 ha dan 131 lokasi dari HGU yang dimiliki BUMN dengan total luas wilayah 288,431 ha.

Ombudsman mencatat para penghuni rusun dan apartemen di Jakarta masih menemui beragam masalah. Dari 20 jenis aduan penghuni, 8 terkait konflik dengan pengembang.  

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengaku setuju dengan Ombudsman RI yang mendesak pemerintah agar membuka informasi kepemilikan lahan HGU.

Ombudsman memastikan status lahan Prabowo di Aceh bukan HGU, melainkan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan status lahan Prabowo di Kaltim juga diduga bukan HGU perkebunan. 

Ombudsman RI Perwakilan Yogyakarta tidak menemukan aturan kewajiban siswi mengenakan jilbab di SMPN 8 Yogya, tapi ada kekeliruan tata tertib yang menghilangkan opsi busana siswi.

Peningkatan produksi jagung tak membuat pakan ternak mudah didapat, sehingga tahun 2019, pemerintah kembali mengimpor jagung.

Ombudsman menemukan praktik penjualan air masih dilakukan oleh PT Sentul City meski izin penyelenggaraan SPAM pengembang itu sudah dicabut.  

Sejumlah warga Sentul City melaporkan ke Ombudsman RI terkait pihak pengembang yang tak juga memberikan sertifikat tanah dan bangunan meski kredit sudah lunas.

Ombudsman RI menemukan sejumlah potensi maladministrasi dalam proses perizinan kepemilikan senjata api.

Ombudsman DKI Jakarta menduga, penyebab bentrok antara PKL dan Satpol PP di Tanah Abang tak lepas dari keberadaan preman di sana.

Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Teguh Nugroho mengatakan para PKL ngotot tetap jualan di sepanjang trotoar Tanah Abang karena ada yang “membekingi.”

Ombudsman DKI Jakarta menduga bentrokan di kawasan Tanah Abang pada pekan kemarin dipicu oleh kekesalan para preman yang pendapatannya berkurang drastis usai ada skybridge. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pernyataan komisioner Ombudsman membuat Novel Baswedan dua kali menjadi korban.

Adrianus mengatakan tim gabungan yang dibentuk Kapolri sudah meminta Novel Baswedan hadir ke pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Novel belum memberikan respon.

"Saya pikir itu bukan kesalahan Polda Metro untuk itu kami bisa menerimanya sebagai langkah dari Polda Metro," ujar Adrianus.

Berdasarkan hasil pertemuan Ombudsman RI dengan empat kementerian/lembaga ditemukan adanya tumpang-tindih dalam penyelenggaraan IPWL.

Korban pencurian mengadu ke polisi, tapi laporannya tak diproses. Alasannya: bukan wilayah hukum polisi setempat.

Ombudsman RI mengklaim ada tambang ilegal yang berada di 22 provinsi yang masih mendapat perlindungan dari pihak aparat.