Indeks Ombudsman

Ombudsman menemukan ada ruang sel terbuka hingga penggunaan telepon umum oleh tahanan tak diawasi petugas saat melakukan sidak ke sejumlah rutan selama libur Lebaran 2019. 

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala menyoroti pemenuhan kebutuhan makanan bagi tahanan saat melakukan sidak ke rutan Kejaksaan Agung.

Ombudsman meninjau informasi lalu lintas yang dikelola dari media sosial dan CCTV di lapangan.

KPK memberi respons terkait penolakan halus yang dilakukan kepada Ombudsman RI yang melakukan sidak ke Rutan KPK, Jumat (7/6/2019).

Ombudsman menyesalkan tidak adanya dokter PNS di Puskesmas Setiabudi selama libur Lebaran 2019.

Ikohi menyarankan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap peristiwa kerusuhan 22-23 Mei lalu.

Oleh Satpam Rutan KPK, rombongan diminta untuk menunggu. Namun setelah menunggu sekitar setengah jam, Kepala Rutan belum juga bisa dihubungi, sehingga Ombudsman menilai hal tersebut sebagai penolakan secara halus.

Selain KPK, rombongan Ombudsman yang terdiri dari sekitar 15 orang tersebut juga akan memeriksa sejumlah Puskesmas, serta Rutan di sekitar Jakarta.

Ombudsman sudah menyurati Polri agar tidak mengenakan simbol keagamaan saat amankan aksi demonstrasi.

Ombudsman RI akan memanggil kepolisian untuk meminta penjelasan tentang adanya korban aksi 22 Mei yang tewas dengan luka tembak. 

ORI menilai KPU dan Bawaslu tidak banyak melakukan tindakan atas banyaknya petugas KPPS yang meningal atau sakit.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas menilai rangkap jabatan kerap membuka peluang benturan kepentingan karena satu orang yang sama memegang lebih dari satu jabatan.

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi maladministrasi, karena tak terbuka ke publik.

Ombudsman menemukan saluran informasi untuk masyarakat milik sejumlah instansi hukum masih lamban dalam merespons laporan atau keluhan publik, terutama yang berupa media sosial.   

Teguh mengatakan, jumlah kelurahan di DKI Jakarta adalah 267. Namun jumlah pos pemadam kebakaran hanya 97.

Proses hukum terhadap penganiaya anak di bawah umur di Pontianak tetap berjalan sesuai dengan UU SPPA.

Polri menilai survei ombudsman soal kepatuhan aparat penegak hukum bermasalah dalam metodologi.

Ombudsman menyatakan Kemenhub harus segera bertindak jika para ahli waris korban Lion Air tak segera menerima ganti rugi karena belum meneken perjanjian RnD. 

“Ini bisa maladminsitrasi. Peraturan itu masih berlaku tapi ada rencana menurunkan,” kata Alvin.

Ombudsman Republik Indonesia Akan Panggil DJSN Terkait Dugaan Maladministrasi Kasus Pelecehan Seksual BPJS Ketenagakerjaan