Indeks Ombudsman

Ombudsman RI memanggil pimpinan KPK pada pekan depan karena ada temuan sangat serius terkait kasus 'pelesiran' Idrus Marham.

Maladministrasi di KPK dipastikan terjadi saat Idrus Marham saat dibantarkan ke RS MMC pada Juni 2019 lalu.

Kemendikbud mengatakan, Perpres tersebut akan mengakomodir berbagai bentuk pelayanan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Ekonom Indef Rusli Abdullah menilai Bulog tidak akan bangkrut hanya karena program BPNT. Namun, ia mesti membenahi manajemen dan sistem bisnisnya agar bisa berkompetisi.

Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mencari solusi untuk mencegah Bulog merugi karena berasnya menumpuk di gudang.

Ombudsman memeriksa jajaran KPK mulai dari Kepala Biro Umum, Pengamanan Tahanan dan Direktur Pengawasan Internal KPK.

Bantuan Pangan Non-Tunai membuat beras terlalu lama di dalam gudang, sehingga bakal busuk yang membuat negara rugi.

x

Kemendikbud dan dinas pendidikan di daerah kurang gencar dalam mensosialisasikan soal sistem zonasi PPDB 2019.

Menurut Ombudsman Yogyakarta, maraknya praktik pungli di sekolah, karena tidak dapat membedakan antara pungli dan sumbangan.

Ombudsman Jawa Barat mendapati 24 laporan dan beberapa dari laporan terkait pungli.

Ombudsman mengatakan, ada sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya jual beli kursi antara pihak sekolah dan orang tua calon siswa.

Ombudsman menemukan ada ruang sel terbuka hingga penggunaan telepon umum oleh tahanan tak diawasi petugas saat melakukan sidak ke sejumlah rutan selama libur Lebaran 2019. 

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala menyoroti pemenuhan kebutuhan makanan bagi tahanan saat melakukan sidak ke rutan Kejaksaan Agung.

Ombudsman meninjau informasi lalu lintas yang dikelola dari media sosial dan CCTV di lapangan.

KPK memberi respons terkait penolakan halus yang dilakukan kepada Ombudsman RI yang melakukan sidak ke Rutan KPK, Jumat (7/6/2019).

Ombudsman menyesalkan tidak adanya dokter PNS di Puskesmas Setiabudi selama libur Lebaran 2019.

Ikohi menyarankan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengungkap peristiwa kerusuhan 22-23 Mei lalu.

Oleh Satpam Rutan KPK, rombongan diminta untuk menunggu. Namun setelah menunggu sekitar setengah jam, Kepala Rutan belum juga bisa dihubungi, sehingga Ombudsman menilai hal tersebut sebagai penolakan secara halus.

Selain KPK, rombongan Ombudsman yang terdiri dari sekitar 15 orang tersebut juga akan memeriksa sejumlah Puskesmas, serta Rutan di sekitar Jakarta.