tirto.id - Ombudsman RI (ORI) menilai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpotensi menyebabkan Perum Bulog bangkrut karena banyak stok berasnya tidak terbeli dan menumpuk di gudang.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution meminta Ombudsman tidak terlalu pesimistis. Dia berjanji pemerintah akan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi Bulog.
“Kami carilah jalan keluarnya. Enggak usah terlalu pesimistis begitu,” ucap Darmin singkat kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat (28/6/2019).
Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih meminta pemerintah segera bertindak agar Bulog tidak merugi akibat program BPNT.
Dalam pandangan Ombudsman, Bulog adalah perusahaan negara yang berperan sebagai stabilisator harga beras. Namun, stok beras Bulog kini sulit terserap. Sebab, sebagian masyarakat memakai BPNT untuk membeli bahan pangan tanpa lewat Bulog.
“Ombudsman khawatir dengan peran Perum Bulog. Kenapa? Sejak ada BPNT, bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan, Perum Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan peran mereka,” kata Alamsyah pada Kamis kemarin.
Semula, beras Bulog mudah terserap ketika penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui program beras sejahtera (Rastra). Namun, kini bantuan pangan disalurkan lewat kartu sehingga masyarakat penerimanya bisa membeli bahan makanan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pemerintah sebenarnya pernah menyampaikan beberapa wacana solusi menanggapi nasib Bulog yang terus kehilangan saluran berasnya.
Darmin pernah menyebut, pemerintah mempertimbangkan untuk menangguhkan pelaksanaan BPNT. Sebaliknya, rastra yang seharusnya sudah berakhir pada Mei 2019 kemungkinan akan dilanjutkan lagi.
Alternatif lainnya, beras yang dijual melalui BPNT bersumber dari Bulog. Dengan demikian, beras Bulog tetap dapat diserap ke pasar.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
