Menuju konten utama

Pemerintah Pertimbangkan Rastra Ada Lagi & BPNT Setop Sementara

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghentikan BPNT secara sementara dan kembali menerapkan program Berasa Sejahtera (Rastra).

Pemerintah Pertimbangkan Rastra Ada Lagi & BPNT Setop Sementara
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kepala Bulog Budi Waseso (kiri) saat mengecek stok beras di Kompleks Pergudangan Bulog, Jakarta, Kamis (10/1/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkap wacana pemerintah untuk menghentikan sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan mengembalikan program rastra (beras sejahtera).

Langkah untuk menyerap cadangan beras Bulog itu, kata dia, dibahas dalam rapat terbatas bersama presiden sebelum bulan Ramadan.

"Presiden bilang cobalah dicari bagaimana caranya paling enggak sementara sebelum menunggu Bulog siap hadapi ini. Bagaimana supaya rastra itu [kembali], BPNT-nya ditunda dulu," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Meski demikian, kata Darmin, pemerintah masih mencari alternatif cara lain agar beras Bulog tetap bisa terserap sementara penyaluran BPNT terus berjalan.

Salah satu alternatifnya, dia melanjutkan, masyarakat penerima BPNT diwajibkan untuk membeli beras kepada Bulog.

"Oke BPNT, nanti Bulog cari beras supaya dibeli sama mereka [penerima BPNT]. Tetapi tetap bisa ini dikasih uangnya, ini berasnya," ujar Darmin.

Sejak program rastra diubah menjadi BPNT oleh kementerian sosial, serapan beras Bulog memang semakin seret. Hal ini membuat Bulog kehilangan pangsa pasar cukup besar.

Sebab, saat program Rastra masih berjalan, Bulog menerapkan skema natura: penyaluran beras langsung dari Bulog ke kelompok penerima manfaat kartu keluarga sejahtera (KKS).

Ketika beras Bulog tak terserap karena program Rastra berganti menjadi BPNT, Bulog tak lagi bisa membeli beras yang berasal dari petani dengan harga tinggi atau Harga Pokok Pasaran (HPP).

Meski bakal menugaskan penyaluran beras untuk BPNT, kata Darmin, pemerintah juga tetap mendorong Bulog tetap melakukan penjualan beras dengan harga pasar.

Baca juga artikel terkait BANTUAN PANGAN NON TUNAI atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom