Ombudsman RI: Bulog Terancam Bangkrut Karena BPNT

tirto.id - Ombudsman RI menyebut Perum Bulog berpotensi bangkrut terimbas kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Ombudsman khawatir dengan peran Perum Bulog. Kenapa, karena sejak ada BPNT, bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan Perum Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan dalam peran mereka. Ombudsman sudah melihat gejala tadi," kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih saat ditemui di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dalam pandangan Ombudsman, Bulog merupakan perusahaan yang diadakan sebagai stabilisator harga beras. Namun, stok mereka saat ini cukup banyak karena masyarakat menggunakan BPNT untuk membeli bahan kebutuhan pokok tanpa lewat Bulog.

"Dengan program BPNT masyarakat diberi kupon untuk beli langsung dari pasar, sehingga stok pengadaan Bulog, baik impor dan dari domestik bertahan gudang terlalu lama dan berpotensi busuk," kata dia.

Menurut dia, hal tersebut menjadi pemicu kebangkrutan bagi Bulog, karena stok beras busuk berpotensi menjadi kerugian negara.

"Kalau terus-terusan kita stok masuk tapi tidak bisa disalurkan maka dari mana uang masuk? Kan kalau pengadaan uang keluar terus, lama kelamaan bisa bangkrut," kata Alamsyah.

Selain itu, keberadaan Bulog juga perlu mendapat atensi. Sebab, Bulog tidak bisa asal menyalurkan stok beras mereka dalam jumlah besar ke publik.

Alamsyah beralasan, stok beras berlebihan bisa menganggu stabilitas harga beras. Jika Bulog dibubarkan, kata dia, negara tetap perlu stabilitator seperti Bulog.

"Peran Bulog harus dipikirkan perannya apa. Makanya itu akan kami evaluasi. Kalau tidak, sekali waktu kita memerlukan Bulog, akhirnya kemudian Bulog tidak dalam kondisi memadai kan bahaya," tutur Alamsyah.

"Makanya perlu direvitalisasi fokusnya gimana, apakah hanya beras atau bagaimana. Beri mandat dan sistemnya harus dimodernisasi, mulai pengadaan sampai distribusinya. Itu PR yang gak boleh ditunda, kalau tidak bisa mengancam stabilisasi harga pangan kita," ujar dia.

Alamsyah menduga, dampak dari kebijakan BPNT akan terasa 1 tahun-2 tahun kemudian. Oleh sebab itu, ia mendorong agar ada pembahasan peran Bulog di masa depan.

"Saya kira satu hingga dua tahun ke depan kalau enggak dibikin sebuah kebijakan yang signifikan, hancur Bulog. Jadi jangan lagi beralibi, menteri-menteri jangan terlalu banyak omong," kata Alamsyah

"Ini situasinya sangat penting. Kita butuh satu institusi yang berfungsi sebagai stabilisator yang suatu saat diperlukan, jangan sampai saat diperlukan kondisinya tidak fit," ujar Alamsyah.