Indeks Ombudsman

Ombudsman RI berencana kembali memanggil Polri dan siap mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan maladministrasi di penyidikan kasus Novel Baswedan.

Hakim Ad Hoc Tipikor diminta berani mengambil terobosan hukum dalam memutus perkara korupsi.

Ninik Rahayu mengatakan fakultas hukum perlu menggelar pendidikan profesi hakim. Hal ini untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim berkualitas di Indonesia. 

Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi di putusan PK Baiq Nuril. Putusan itu dinilai telah mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Ninik menilai MA mengabaikan Peraturan MA No 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam mengadili kasus Baiq Nuril.

Samsul menegaskan, Idrus selalu taat aturan apapun yang diterapkan. Idrus pun selalu ikut saat pertama kali harus pakai borgol dan dia selalu merespon positif.

Pengacara Idrus Marham menyebut kliennya berobat dan dikawal oleh petugas dari KPK. 

KPK akan mempelajari lebih lanjut soal adanya penemuan maladministrasi dalam kasus tahanan KPK Idrus Marham ketika berobat beberapa waktu lalu.

Ombudsman RI memanggil pimpinan KPK pada pekan depan karena ada temuan sangat serius terkait kasus 'pelesiran' Idrus Marham.

Maladministrasi di KPK dipastikan terjadi saat Idrus Marham saat dibantarkan ke RS MMC pada Juni 2019 lalu.

Kemendikbud mengatakan, Perpres tersebut akan mengakomodir berbagai bentuk pelayanan pendidikan, mulai dari sarana prasarana hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Ekonom Indef Rusli Abdullah menilai Bulog tidak akan bangkrut hanya karena program BPNT. Namun, ia mesti membenahi manajemen dan sistem bisnisnya agar bisa berkompetisi.

Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mencari solusi untuk mencegah Bulog merugi karena berasnya menumpuk di gudang.

Ombudsman memeriksa jajaran KPK mulai dari Kepala Biro Umum, Pengamanan Tahanan dan Direktur Pengawasan Internal KPK.

Bantuan Pangan Non-Tunai membuat beras terlalu lama di dalam gudang, sehingga bakal busuk yang membuat negara rugi.

x

Kemendikbud dan dinas pendidikan di daerah kurang gencar dalam mensosialisasikan soal sistem zonasi PPDB 2019.

Menurut Ombudsman Yogyakarta, maraknya praktik pungli di sekolah, karena tidak dapat membedakan antara pungli dan sumbangan.

Ombudsman Jawa Barat mendapati 24 laporan dan beberapa dari laporan terkait pungli.

Ombudsman mengatakan, ada sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya jual beli kursi antara pihak sekolah dan orang tua calon siswa.