Indeks Ombudsman

Buruknya polusi udara Jakarta dinilai Ombudsman bisa terjadi karena ada maladministrasi.

Ninik mengatakan, pemerintah daerah termasuk institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat serta belum mematuhi tindakan korektif dan rekomendasi dari Ombudsman.

OJK meminta semua bank di Indonesia untuk selalu memperbaharui sistem IT agar tak terjadi lagi masalah seperti yang dialami nasabah Bank Mandiri.

Ombudsman menilai kebijakan pemisahan parkir pria dan wanita di Depok justru merugikan perempuan. 

Bila Pemkot Depok benar-benar ingin melindungi perempuan, seharusnya menyediakan parkir tambahan khusus perempuan, bukan memisahkan.

Anggota Ombudsman Ahmad Suadi mengatakan sistem zonasi penting untuk dilanjutkan dengan perencanaan dan pengawasan yang ketat.

Peneliti Remotivi mengatakan selain komisioner KPI Daerah yang menjajal karir di tingkat pusat, wajah-wajah baru yang terpilih juga dinilai tidak memiliki rekam jejak dalam tata kelola penyiaran.

Ombudsman memberi catatan terkait banyaknya laporan dari masyarakat terkait persoalan kinerja Kejaksaan RI.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan Marwan sudah dibebastugaskan dari jabatannya. Atas dasar itu, Febri menilai tindakan KPK sudah tepat dan cukup.

Dalam LAHP itu ada enam poin korektif, di antaranya Ombudsman mendesak pimpinan KPK memberikan teguran kepada Kepala Biro Umum, Direktur Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Pengamanan terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Marwan.

Luhut Binsar Padjaitan meminta upaya pemerintah menurunkan harga tiket pesawat tidak terus-menerus dipersoalkan. 

Investigasi Ombudsman terkait kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 hampir tuntas. Ombudsman akan segera meminta klarifikasi terhadap Polri.

Ombudsman RI berencana kembali memanggil Polri dan siap mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan maladministrasi di penyidikan kasus Novel Baswedan.

Hakim Ad Hoc Tipikor diminta berani mengambil terobosan hukum dalam memutus perkara korupsi.

Ninik Rahayu mengatakan fakultas hukum perlu menggelar pendidikan profesi hakim. Hal ini untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim berkualitas di Indonesia. 

Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi di putusan PK Baiq Nuril. Putusan itu dinilai telah mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Ninik menilai MA mengabaikan Peraturan MA No 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam mengadili kasus Baiq Nuril.

Samsul menegaskan, Idrus selalu taat aturan apapun yang diterapkan. Idrus pun selalu ikut saat pertama kali harus pakai borgol dan dia selalu merespon positif.

Pengacara Idrus Marham menyebut kliennya berobat dan dikawal oleh petugas dari KPK. 

KPK akan mempelajari lebih lanjut soal adanya penemuan maladministrasi dalam kasus tahanan KPK Idrus Marham ketika berobat beberapa waktu lalu.