tirto.id - Koalisi yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, dan Remotivi meminta Presiden Joko Widodo menunda pelantikan komisioner KPI.
Hal ini menyusul banyaknya kejanggalan dan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi.
"Presiden Jokowi bisa membuat KPI lebih baik bukan dengan membubarkannya, tapi menggunakan kuasanya untuk menunda pengesahan sembilan komisioner KPI yang baru terpilih," peneliti Remotivi Firman Imaduddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Senin (22/7/2019).
Mengutip temuan Ombudsman, terdapat empat kejanggalan dan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi.
Pertama, panitia seleksi tak memiliki petunjuk teknis ihwal bagaimana seleksi dilakukan. Akibatnya sering kali terjadi perubahan jadwal dalam proses yang dijalankan pansel.
Kedua, Ombudsman menilai pansel tidak memiliki parameter yang jelas dalam meloloskan atau menggugurkan calon.
Ketiga, adanya kebocoran nama-nama yang lolos seleksi. Terakhir, Ombudsman menemukan tak ada waktu untuk mengklarifikasi masukan masyarakat ke para calon.
Poin terakhir pun disoroti oleh koalisi, periode penerimaan masukan masyarakat jatuh pada 19 Juni-10 Juli. Hal itu hampir berbarengan pada proses fit and proper test di DPR yang jatuh pada 8-10 Juli.
"Artinya, masukan masyarakat hanya sebatas formalitas, tidak ada waktu untuk klarifikasi dan verifikasi masukan-masukan masyarakat. Tidak jelas pula apakah masukan-masukan tersebut benar-benar menjadi pertimbangan dalam proses seleksi," ujarnya.
Di sisi lain, koalisi menyoroti soal calon petahana yang bisa langsung melenggang ke tahap seleksi final. Mereka tak harus melewati seleksi administrasi, tes wawancara, dan tes psikologi seperti calon lainnya.
"Anehnya, jika memang diniatkan petahana bisa langsung lolos ke tahap fit and proper test, para petahana tersebut tetap mengikuti semua tahap seleksi. Ada ketidakkonsistenan di sini," kata Firman.
Dari hasil seleksi sejauh ini, terdapat empat calon petahana yang kembali lolos seleksi. Koalisi mengatakan selama menjabat keempatnya tidak menorehkan prestasi yang layak dibicarakan. Selain itu keempatnya juga tak punya pengalaman di dunia penyiaran sebelum masuk KPI.
"Selain komisioner KPI Daerah yang menjajal karir di tingkat pusat, wajah-wajah baru yang terpilih pun tidak memiliki rekam jejak dalam tata kelola penyiaran," kata dia.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
