Indeks Ombudsman

"Keberadaan TKA ilegal tidak hanya dihadapi Indonesia namun berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, penutupan jalan Thamrin untuk keperluan syuting film masih berpotensi maladministrasi meski sudah memiliki izin.

Menteri Agama mengaku sedang menyiapkan cara selain moratorium untuk membenahi pendaftaran umrah.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, banyak yang mispersepsi dari imbauan ORI terkait moratorium pendaftaran umrah.

Pada masa moratorium itu, Kementerian Agama harus melakukan audit menyeluruh terhadap semua penyelenggara ibadah umrah.

Kemenag diduga telah melakukan maladministrasi terkait penyelenggaraan umrah Abu Tours, menurut Ombudsman RI.

Ombudsman RI membeberkan laporan praktik pungli dan potensi maladministrasi di SPKT wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Ada 11 satuan wilayah di Polda Metro yang menurut Ombudsman masih menarik pungutan liar dari pengambilan data lapangan.

BPN DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi soal proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari.

Dua poin yang ditemukan Ombudsman yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum.

Sandi tiba pukul 10.30 WIB di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan dan tidak berkomentar apapun

Doa bersama diharapkan agar LAHP Ombudsman dapat menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan maladministrasi penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari.

LAHP tentang sertifikat tanah di Pulau Pari akan dirilis pada Senin 9 April 2018.

Para pedagang Tanah Abang memprotes permintaan Ombudsman untuk pengembalian fungsi Jalan Jatibaru. Mereka menilai penutupan jalan itu merupakan kebijakan diskresi Gubernur Anies Baswedan.

Di lokasi Jalan Jati Baru tak ada aparat kepolisian sebagai imbas tak dapat restu dari Polri soal penutupan jalan. Hingga akhirnya jadi sorotan Ombudsman.

Anies dipersilakan untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman selambat-lambatnya 60 hari.

Ombudsman Perwakilan DKI menemukan dugaan maladministrasi dari pelaksanaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Komisioner Ombudsman Jakarta Raya, Adrianus Meliala mengklaim pihaknya telah menangani kasus di Tanah Abang sejak November tahun lalu.

Ombudsman menyoroti ketidakmampuan Anies Baswedan bersama Dinas UKM dalam mengantisipasi dampak penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya.

"Orang baru kerja sudah diinterpelasi. Ada-ada saja," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.