Indeks Ombudsman

Ombudsman RI meminta keterangan KPK dan Novel Baswedan terkait dugaan maladministrasi Polri dalam penyelesaian kasus penyidik KPK tersebut.

Ombudsman menemukan empat maladministrasi dalam penataan Tanah Abang.

Sebaran persepsi maladministrasi tertinggi di Bali hanya tercatat 5,40 persen.

"Kami senang bahwa perwakilan Ombudsman, akhirnya aktif, akhirnya terlibat."

Ombudsman menemukan empat maladministrasi dari pelaksanaan penataan Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang. Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak Anies mematuhi rekomendasi itu.

Ombudsman menemukan kebijakan Anies Baswedan soal alih fungsi Jalan Jatibaru telah melanggar UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Ombudsman berharap jangan sampai muncul kesan perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.

Laporan sektor pertanahan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2017 didominasi sengketa lahan.

ORI akan memverifikasi laporan ACTA dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan undang-undang lain yang relevan dengan kasus tersebut

PSI meminta Ombudsman RI tidak memproses laporan ACTA yang mengadukan pertemuan pengurus partai itu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Ratusan perusahaan tambang melakukan pengaduan ke Ombudsman RI setelah dibekukan oleh Kementerian ESDM.

Ombudsman berencana mengundang Kementerian PUPR dan penanggung jawab proyek yang bermasalah terkait kecelakaan kerja yang kerap terjadi.

Ombudsman menilai ada indikasi maladministrasi dalam pemeriksaan salah satu saksi kasus penyerangan Novel Baswedan, yakni Muhammad Lestaluhu.

Polda DIY mengklaim tidak menemukan bukti adanya kekerasan aparat kepolisian saat proses pengosongan lahan Bandara NYIA.

Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam pengosongan lahan Bandara Kulon Progo.

"Ada undang-undang tentang jalan, tentang LLAJ, Perda tentang pedestrian, juga tentang ketertiban umum," kata Adrianus soal sejumlah pelanggaran yang terjadi di penataan Tanah Abang.

Salah satu tindak maladministrasi yang ditemukan Ombudsman di kantor Ditjen Imigrasi adalah keberadaan calo.

Dalam tiga tahun terakhir, pengaduan terkait dengan bidang hukum, yang diterima Ombudsman RI, mayoritas menyoroti pelayanan kepolisian dan lembaga peradilan.

Ombudsman sementara menilai pemindahan PKL di Tanah Abang merupakan maladministrasi.