Indeks Ombudsman

Ombudsman menyarankan agar membuat database terpusat untuk pengelolaan dana zakat.

Maladministrasi terjadi karena tidak ditemukan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum Permendag tersebut.

"Mereka ada sekitar enam pertanyaan ya. Ada enam pertanyaan dijawab dengan banyak tadi," kata Isnur.

"Kami mengklarifikasi berbagai hal yang kami sudah dapatkan di kepolisian untuk kemudian ya itu tadi benar atau tidaknya, kekurangan kelebihannya gitu," kata Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala.

Ombudsman akan melakukan klarifikasi ke Polda Metro Jaya setelah mendengar keterangan Novel Baswedan.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala berharap pemerintah untuk tidak lupa dengan tujuan utama merevisi UU Terorisme.

ORI DIY akan meminta penjelasan kepolisian soal langkah penindakan dan pencegahan.

Ombudsman belum menerima panggilan resmi dari DPR untuk menjelaskan temuan lembaga itu soal TKA ilegal. Tapi, Ombudsman sudah siap memaparkan temuan itu ke DPR.

Ombudsman memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar penggunaan tenaga kerja asing tidak terus bermasalah.

Ombudsman menemukan sejumlah pelanggaran terkait dengan penempatan tenaga kerja asing tidak menerima sanksi dan lepas dari pengawasan pemerintah.

"Keberadaan TKA ilegal tidak hanya dihadapi Indonesia namun berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, penutupan jalan Thamrin untuk keperluan syuting film masih berpotensi maladministrasi meski sudah memiliki izin.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, banyak yang mispersepsi dari imbauan ORI terkait moratorium pendaftaran umrah.

Menteri Agama mengaku sedang menyiapkan cara selain moratorium untuk membenahi pendaftaran umrah.

Kemenag diduga telah melakukan maladministrasi terkait penyelenggaraan umrah Abu Tours, menurut Ombudsman RI.

Pada masa moratorium itu, Kementerian Agama harus melakukan audit menyeluruh terhadap semua penyelenggara ibadah umrah.

Ombudsman RI membeberkan laporan praktik pungli dan potensi maladministrasi di SPKT wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Ada 11 satuan wilayah di Polda Metro yang menurut Ombudsman masih menarik pungutan liar dari pengambilan data lapangan.

BPN DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi soal proses penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari.

Dua poin yang ditemukan Ombudsman yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum.